triggernetmedia.com – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bagi masyarakat belum terlihat nyata. Di sisi lain, kedua program prioritas pemerintah tersebut dinilai memiliki risiko pembiayaan yang perlu diwaspadai.
Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Moneter CORE Indonesia, Akhmad Akbar, menyampaikan evaluasi tersebut dalam diskusi di Kantor CORE Indonesia, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Ia menyoroti desain program, efektivitas pelaksanaan, serta dampaknya terhadap anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Menurut Akbar, sasaran program MBG perlu dievaluasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan intervensi gizi. Ia merujuk pada rekomendasi kesehatan yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi pada periode 1.000 hari pertama kehidupan, sementara penerima MBG juga mencakup siswa sekolah menengah.
“Kalau kata orang-orang kesehatan, kalau mengatasi stunting itu kan harusnya, ya perhatian diberikan pada umur 1.000 hari pertama. Nah sekarang yang dapat MBG kan anak SMA, anak SMP,” ujar Akbar.
Selain ketepatan sasaran, ia menyoroti belum tersedianya data evaluasi resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang dapat menunjukkan dampak program terhadap kesehatan dan perkembangan anak secara menyeluruh.
Akbar mengatakan, sejumlah studi mengenai program sejenis menunjukkan bahwa dampak terhadap pemenuhan gizi dan capaian pendidikan masih bervariasi serta cenderung terbatas.
“Kalau dampaknya terhadap tadi, dampaknya terhadap misalnya nih kinerja prestasi dalam pendidikan, kemudian juga dampaknya terhadap kesehatan, misalnya terkait dengan gizi, itu masih cenderung rendah,” terangnya.
Ia juga menyoroti perubahan alokasi anggaran MBG. Menurutnya, anggaran yang semula diproyeksikan mencapai Rp335 triliun dalam rancangan awal APBN kemudian mengalami penyesuaian menjadi Rp248 triliun hingga berada di angka Rp217 triliun.
Akbar menilai besarnya anggaran perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang kuat, serta evaluasi berbasis data. Ia turut menyinggung kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program sebagai salah satu risiko yang perlu ditangani secara serius.
“Biayanya sudah jelas besar, dan risikonya juga ada. Kasus keracunan yang terjadi di lapangan dan tidak adanya data tunggal dari BGN menunjukkan program sebesar ini tidak disiapkan dengan baik,” tegasnya.
Kopdes Merah Putih Dinilai Berisiko Membebani Keuangan Daerah
Kritik serupa disampaikan Akbar terhadap program Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai pelaksanaannya berisiko menyimpang dari prinsip koperasi yang idealnya tumbuh berdasarkan kebutuhan dan partisipasi masyarakat setempat.
Menurutnya, konsep koperasi yang seharusnya berkembang dari bawah atau bottom-up justru cenderung dijalankan secara terpusat atau top-down. Ia juga menyoroti pembangunan fisik koperasi yang melibatkan pihak ketiga, yakni Agrinas, yang dinilainya belum cukup mengakomodasi keterlibatan aktif pemerintahan desa.
Dari sisi pembiayaan, Akbar mengingatkan adanya potensi tekanan terhadap keuangan desa dan daerah. Ia menyoroti perubahan skema pendanaan yang semula direncanakan melalui pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kemudian dikaitkan dengan anggaran pemerintah dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
“Untuk desa, pembiayaannya diambil dari Dana Desa di mana 60 persen sudah dialokasikan untuk KDMP. Sementara untuk kelurahan di wilayah perkotaan yang tidak punya APBDes, anggarannya dicubit dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH),” jelas Akbar.
Ia menambahkan, persoalan tidak berhenti pada pembangunan gedung dan penyediaan fasilitas. Keberlanjutan operasional juga menjadi tantangan, terutama jika koperasi belum mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutup biaya rutin.
Apabila pendapatan usaha tidak memadai, biaya gaji manajer dan staf berpotensi menambah beban keuangan desa maupun daerah. Karena itu, menurut Akbar, kelayakan usaha dan kemampuan koperasi menghasilkan pendapatan perlu menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan program.
Ia menilai, evaluasi menyeluruh diperlukan agar program prioritas pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menciptakan tekanan fiskal yang berlebihan.
“Jadi kalau dirangkum, baik MBG maupun Kopdes, manfaatnya belum nyata, tetapi biaya dan risikonya sudah jelas ada di depan mata,” pungkasnya.
About Author
