triggernetmedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat koordinasi dengan Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kalimantan Barat untuk mendukung penataan pertanahan dan tata ruang di daerah.
Penguatan koordinasi tersebut mengemuka dalam audiensi Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dengan Kepala Kanwil ATR/BPN Kalbar yang baru, Nurhadi Putra, beserta jajaran di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (7/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang perkenalan Nurhadi Putra sekaligus membahas sejumlah agenda strategis terkait urusan pertanahan dan tata ruang di Kalimantan Barat.
Ria Norsan mengatakan sinergi antara pemerintah daerah dan ATR/BPN memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan. Menurutnya, koordinasi diperlukan agar persoalan pertanahan yang muncul di masyarakat dapat ditangani secara bersama dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Koordinasi yang baik juga diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang muncul di tengah masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalbar dan ATR/BPN diharapkan dapat terus membangun komunikasi sehingga setiap permasalahan dapat ditangani secara terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Ria Norsan.
Selain persoalan pertanahan, Gubernur menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan rencana tata ruang. Penataan ruang yang terarah dinilai diperlukan agar pemanfaatan lahan dapat berlangsung tertib dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan.
“Yang jelas, kebijakan pembangunan daerah perlu berjalan sejalan dengan rencana tata ruang agar pemanfaatan lahan dapat dilakukan secara tertib dan mendukung kepentingan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil ATR/BPN Kalbar Nurhadi Putra menyatakan siap melanjutkan dan memperkuat kerja sama dengan Pemprov Kalbar. Ia menilai sinergi lintas sektor diperlukan untuk mempercepat penyelesaian berbagai agenda pertanahan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan kolaborasi lintas sektor, kita berharap berbagai agenda pertanahan dapat ditangani secara bersama-sama dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan,” kata Nurhadi.
Menurut Nurhadi, komunikasi yang terbangun antara Pemprov Kalbar dan Kanwil ATR/BPN diharapkan tidak berhenti pada pertemuan tersebut, tetapi berlanjut melalui koordinasi dalam pelaksanaan program dan penyelesaian persoalan pertanahan di lapangan.
“Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan di Kalimantan Barat, sekaligus memberikan solusi terhadap berbagai persoalan pertanahan yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemprov Kalbar dan Kanwil ATR/BPN Kalbar berkomitmen mendorong tata kelola pertanahan dan tata ruang yang tertib, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
About Author
