triggernetmedia.com – Pemerintah tengah menyiapkan sistem perlindungan sosial (Perlinsos) digital berbasis kecerdasan buatan (AI) yang ditargetkan mulai diperkenalkan pada Oktober 2026. Sistem ini dirancang untuk membenahi data penerima manfaat dan membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pengembangan sistem tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transformasi digital pemerintah.
“Presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya ini semua. Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga, kita akan bisa roll out,” ujar Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Luhut menargetkan sekitar 80 persen kesiapan sistem dapat diselesaikan sebelum diluncurkan. Pemerintah saat ini masih melakukan penataan data penerima manfaat berdasarkan desil yang menjadi salah satu komponen penting dalam sistem tersebut.
Ia mengakui proses pembenahan data bukan pekerjaan sederhana. Namun, pemerintah berharap sistem digital berbasis AI dapat membantu mengurangi risiko salah sasaran dalam penyaluran bantuan.
Dengan sistem tersebut, pemerintah ingin menekan kemungkinan masyarakat yang sebenarnya berhak menerima bantuan tetapi belum terdata. Sebaliknya, penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria juga diharapkan dapat lebih cepat teridentifikasi.
Selain pembenahan data, sistem Perlinsos digital akan terintegrasi dengan mekanisme penyaluran bantuan melalui rekening bank. Skema tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menyediakan rekening bank gratis bagi sekitar 50 juta masyarakat miskin.
“Dengan begitu membawa keadilan. Ya, memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan,” kata Luhut.
Menurutnya, penggunaan rekening bank akan membuat penyaluran bantuan lebih terarah dan memudahkan pemerintah memastikan bantuan diterima langsung oleh penerima manfaat.
Penyaluran bansos melalui sistem baru tersebut ditargetkan mulai berjalan pada kuartal I 2027. Sementara sepanjang 2026, pemerintah akan memfokuskan pekerjaan pada penyelesaian dan penertiban seluruh data yang menjadi dasar sistem.
“Jadi tahun ini kita menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib,” ujarnya.
Luhut berharap transformasi digital tersebut dapat memperkuat sistem perlindungan sosial nasional, terutama dari sisi akurasi data dan ketepatan penyaluran.
Pemanfaatan teknologi juga diharapkan membuat pemerintah lebih cepat memperbarui kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga kebijakan bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penerima secara lebih dinamis.
Dengan penguatan data, integrasi antarsistem, dan penyaluran melalui rekening bank, pemerintah menargetkan program perlindungan sosial menjadi lebih tertib, efisien, dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
About Author
