triggernetmedia.com – Gerakan demonstrasi di Indonesia dinilai tidak seharusnya hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa. Menteri Perekonomian dalam Kabinet Bayangan, Media Wahyudi Askar, mendorong keterlibatan lebih luas dari kalangan akademisi, ulama, tokoh publik, hingga masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Media mengatakan, suara kritik akan memiliki daya dorong lebih kuat apabila disampaikan secara bersama oleh berbagai kelompok masyarakat, bukan hanya melalui aksi mahasiswa.
“Berbeda kalau pesan itu disampaikan oleh mahasiswa dibandingkan pesannya juga disampaikan tidak hanya mahasiswa, tapi juga profesor-profesor, ulama, disampaikan oleh tokoh-tokoh negeri ini. Pesannya kuat,” ujar Media saat menghadiri kajian di Masjid Kampus UGM, Kamis (27/8/2026) sore.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) itu menilai gerakan sosial selama ini masih menghadapi ketimpangan dalam pembagian peran. Mahasiswa kerap menjadi kelompok yang berada di garis depan dalam menyampaikan kritik, sementara sebagian masyarakat lainnya hanya menikmati hasil perjuangan tanpa ikut mengambil risiko.
Menurut Media, kondisi tersebut berkaitan dengan sikap apatis dan pragmatis sebagian masyarakat. Kelompok kelas menengah, misalnya, dinilai berharap adanya perubahan, tetapi enggan terlibat langsung karena mempertimbangkan risiko sosial maupun konsekuensi lainnya.
“Orang-orang ini dapat manfaat sebetulnya dari perjuangan mahasiswa. Sebetulnya orang itu berharap, kelas menengah itu berharap pada mahasiswa, tapi dia sendiri tidak mau melakukan karena ada disinsentif untuk melakukan,” katanya.
Media menyebut kelompok yang hanya menikmati manfaat dari perjuangan pihak lain sebagai free rider. Menurutnya, kondisi tersebut membuat gerakan perubahan sulit berkembang secara luas karena beban perjuangan hanya ditanggung kelompok tertentu.
Ia kemudian mendorong kaum terdidik, termasuk dosen dan pengajar, agar tidak hanya menyampaikan kritik di lingkungan akademis. Pengetahuan dan gagasan yang berkembang di kampus dinilai perlu ditransformasikan menjadi gerakan sipil yang tetap berada dalam koridor konstitusi dan demokrasi.
Selain memperluas keterlibatan kelompok masyarakat, Media menilai pengorganisasian simpul-simpul gerakan di tingkat lokal juga penting. Menurutnya, perubahan tidak selalu harus dimulai dari kelompok besar, tetapi dapat berawal dari kelompok kecil yang memiliki gagasan, kepedulian, dan keberanian untuk bergerak.
“Kita mungkin pada akhirnya tidak akan memaksa semua orang untuk bergerak. Tapi kita hanya menginginkan orang-orang cerdas di negeri ini kemudian bisa bergerak, membangun harapan,” ujarnya.
Ia menegaskan, berbagai bentuk penyampaian aspirasi tetap harus dilakukan secara konstitusional. Menurutnya, gerakan masyarakat dapat diarahkan untuk memperkuat kelompok yang lemah sekaligus mendorong perbaikan tata kelola negara.
“Selama simpul-simpul ini punya objektif yang sama, perubahan yang konstitusional yang dimungkinkan secara demokrasi, ini bisa kita perjuangkan bersama,” pungkas Media.
About Author
