triggernetmedia.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat terus diperkuat. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni bersama Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meninjau langsung lokasi lahan terbakar di Desa Rasau Jaya 3, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Senin (24/8/2026).
Peninjauan tersebut dilanjutkan dengan rapat koordinasi di Kantor Daops Manggala Agni. Pertemuan melibatkan unsur Forkopimda Kalbar, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, BNPB, BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, KPH, PMI, pemadam kebakaran, hingga Masyarakat Peduli Api.
Rapat difokuskan pada penguatan langkah pencegahan dan pemadaman, terutama menghadapi kondisi kemarau yang meningkatkan risiko kebakaran di wilayah Kalimantan Barat.
Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu. Koordinasi tidak hanya berlangsung antarinstansi di tingkat provinsi, tetapi juga harus terhubung hingga kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan.
Menurutnya, deteksi dini menjadi salah satu kunci agar kebakaran tidak berkembang. Karena itu, patroli, pertukaran informasi, verifikasi titik api, dan pemadaman sedini mungkin perlu dilakukan secara konsisten.
“Penanganan karhutla membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang intensif, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan,” ujar Norsan.
Ia juga meminta perusahaan pemegang konsesi lahan tidak hanya menjaga wilayahnya masing-masing. Perusahaan harus memiliki kesiapan personel dan sarana pemadaman, termasuk pengelolaan tata air di kawasan gambut.
Perusahaan juga diminta membantu penanganan apabila terjadi kebakaran di sekitar wilayah usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.
Karhutla Jadi Ancaman Bersama
Norsan menyebut kondisi cuaca panas dan kering saat ini meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Karakteristik lahan gambut juga membuat api lebih sulit dikendalikan karena dapat merambat hingga ke bawah permukaan tanah.
Ia kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.
“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak membakar lahan pada saat musim kemarau panjang ini. Kondisi cuaca sekarang panas tinggi, jadi jangan membakar lahan dulu,” tegasnya.
Norsan mengingatkan masyarakat agar memahami ketentuan pembakaran lahan yang diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022. Apabila aktivitas pembakaran dilakukan, harus ada pengendalian yang ketat dan api tidak boleh ditinggalkan sebelum benar-benar padam.
Menurutnya, dampak karhutla jauh lebih luas dibanding kerusakan lahan. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat, pendidikan, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kehidupan sosial.
“Karhutla tidak boleh dipandang sebagai persoalan sektoral semata, melainkan sebagai persoalan bersama yang memerlukan kesiapsiagaan dan kolaborasi seluruh pihak,” katanya.
Perkuat Pemadaman Lewat Udara
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah memperkuat operasi pemadaman dari udara. Saat ini terdapat tujuh helikopter water bombing yang disiagakan untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang sulit ditangani melalui jalur darat.
Dua helikopter patroli turut dikerahkan untuk memantau perkembangan karhutla. Sementara satu pesawat disiapkan mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang membutuhkan.
Penguatan operasi udara tersebut menjadi bagian dari strategi terpadu untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah api kembali meluas.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan keterlibatan pemerintah pusat dalam penanganan karhutla di Kalbar merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut perkembangan hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan pergerakan yang cukup dinamis. Setelah mencapai 824 titik pada 19 Agustus, jumlah hotspot turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Angka tersebut kembali naik menjadi 442 titik pada 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus.
Namun, upaya pemadaman bersama menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data sementara yang disampaikan Raja Juli, jumlah hotspot pada malam sebelumnya tersisa 28 titik.
“Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, TNI, Polri, baik di darat maupun di udara, termasuk teman-teman Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang berjuang tanpa lelah, per malam kemarin angka hotspot di Kalimantan Barat tersisa 28,” jelasnya.
Raja Juli mengingatkan angka hotspot tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator kondisi karhutla. Data tersebut bersifat dinamis dan kondisi di lapangan tetap harus diverifikasi.
Hal itu terlihat saat dirinya meninjau lahan terbakar di Rasau Jaya 3. Meski api di permukaan telah padam, asap masih keluar dari dalam tanah gambut.
“Gambut memang paling sulit dipadamkan karena apinya bisa berada di bawah permukaan dan produksi asapnya sangat luar biasa,” ungkapnya.
700 ASN Dikirim ke Kalbar
Selain memperkuat peralatan dan operasi udara, Kementerian Kehutanan menambah dukungan personel untuk menghadapi karhutla di sejumlah daerah.
Sebanyak 5.000 ASN akan ditugaskan ke enam provinsi yang menjadi wilayah prioritas penanganan karhutla. Dari jumlah tersebut, 2.200 ASN ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan, dengan 700 personel diperbantukan khusus untuk Kalimantan Barat.
Jajaran eselon I Kementerian Kehutanan juga akan ditempatkan di sejumlah daerah untuk memperkuat koordinasi langsung bersama pemerintah daerah dan unsur penanganan karhutla.
Raja Juli menegaskan seluruh kekuatan tersebut diarahkan untuk membangun respons yang lebih cepat dan terkoordinasi.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat langkah penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terkait kebakaran hutan dan lahan.
“Jangankan membakar lahan, puntung rokok atau obat nyamuk pun bisa berakibat fatal terhadap karhutla. Jadi sekali lagi kami mengimbau agar tidak melakukan pembakaran, termasuk untuk korporasi,” katanya.
Ia memastikan penegakan hukum akan dilakukan tanpa membedakan pihak yang terlibat.
“Pak Presiden sudah memerintahkan penegakan hukum tidak boleh pilih kasih. Siapa pun yang melakukan tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup akan kita tindak tegas,” pungkas Raja Juli.
Dengan kombinasi penguatan personel, pemadaman darat dan udara, operasi modifikasi cuaca, patroli, serta penegakan hukum, pemerintah berharap karhutla di Kalimantan Barat dapat segera dikendalikan. Di saat yang sama, masyarakat dan dunia usaha diminta menjadi bagian dari upaya pencegahan dengan tidak membuka lahan menggunakan api.
About Author
