triggernetmedia.com – Pemanfaatan pembayaran digital melalui QRIS terus didorong Pemerintah Kota Pontianak sebagai bagian dari penguatan ekonomi digital. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai QRIS dapat menjadi pintu masuk bagi pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan sistem keuangan yang semakin digital.
Edi menyampaikan hal tersebut saat menghadiri puncak Pekan QRIS Nasional Kalimantan Barat di Jalan Diponegoro Pontianak, Minggu (16/8/2026).
Menurutnya, penggunaan QRIS tidak sebatas memberikan alternatif pembayaran bagi konsumen. Lebih dari itu, transaksi digital dapat membantu pelaku usaha mengenal pengelolaan keuangan yang lebih tertata sekaligus membuka peluang untuk masuk ke ekosistem ekonomi formal.
“Digitalisasi UMKM harus terus kita dorong. QRIS bukan hanya alat pembayaran, tetapi juga bagian dari upaya memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi pelaku usaha,” ujarnya.
Merchant QRIS Tumbuh
Edi mengungkapkan, perkembangan penggunaan QRIS di Kota Pontianak menunjukkan tren yang menggembirakan. Pada 2025, jumlah merchant QRIS tercatat mencapai 186.753 atau tumbuh 12,89 persen secara tahunan.
Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha yang mulai mengandalkan transaksi non-tunai dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
“Pertumbuhan merchant QRIS ini menunjukkan masyarakat dan pelaku usaha semakin terbiasa dengan transaksi digital,” katanya.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah merchant QRIS di Kota Pontianak rata-rata bertambah 28.154 merchant setiap tahun. Kondisi ini menjadi salah satu indikator bahwa transformasi digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat terus berkembang.
Pemkot Pontianak juga telah menjalankan berbagai program untuk mendukung proses tersebut. Di antaranya sosialisasi QRIS, pelatihan pencatatan keuangan secara digital, pembayaran pajak dan retribusi melalui e-Ponti, monitoring dan evaluasi, serta kolaborasi dengan Satgas Percepatan Digitalisasi Daerah dan penyedia jasa sistem pembayaran.
Berkontribusi pada Pendapatan Daerah
Penerapan QRIS juga mulai dimanfaatkan dalam transaksi yang berkaitan dengan layanan pemerintah daerah. Pada 2025, penerimaan melalui QRIS retribusi mencapai Rp493.338.125.
Sementara itu, realisasi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi tercatat sebesar Rp29.327.165.562.
Edi mengatakan, digitalisasi transaksi pemerintah memberikan sejumlah manfaat, terutama dari sisi transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan.
“Digitalisasi pembayaran juga membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan pemerintah kepada masyarakat,” ujarnya.
Buka Peluang Akses Pembiayaan
Menurut Edi, semakin luas penggunaan QRIS juga dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM. Aktivitas usaha yang semakin tercatat secara digital dapat membantu pelaku usaha membangun rekam transaksi dan membuka peluang memperoleh akses pembiayaan.
“Semakin banyak pelaku UMKM yang masuk ke sistem pembayaran digital, semakin besar peluang mereka untuk berkembang, tercatat, dan mendapat akses pembiayaan,” jelasnya.
Ia berharap momentum Pekan QRIS Nasional Kalimantan Barat dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, penyedia jasa pembayaran, dan pelaku UMKM.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar transformasi ekonomi digital di Pontianak tidak hanya memperluas penggunaan transaksi non-tunai, tetapi juga meningkatkan daya saing UMKM dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
“Tujuan akhirnya adalah pelayanan lebih mudah, transaksi lebih aman, UMKM semakin maju, dan ekonomi Kota Pontianak semakin kuat,” pungkasnya.
About Author
