triggernetmedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menyusul luas lahan terbakar yang kini mencapai 28.680,47 hektare. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena ancaman kebakaran berpotensi meningkat selama musim kemarau.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama jajaran perangkat daerah dan instansi terkait mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla secara virtual melalui Zoom Meeting dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (10/8/2026).
Rakor tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Pertemuan turut diikuti jajaran Forkopimda, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI-Polri, BMKG, BNPB, serta sejumlah instansi terkait.
Dalam rapat tersebut, Ria Norsan memaparkan kondisi terkini Karhutla di Kalimantan Barat. Dari sekitar 8,31 juta hektare kawasan hutan di Kalbar, lahan yang terbakar tercatat mencapai 28.680,47 hektare.
“Yang terbakar sekitar 28.000 hektare. Untuk penanggulangan, kami terus melakukan upaya di lapangan. Kebetulan Pak Kepala BNPB kemarin baru saja datang ke Kalimantan Barat. Jadi kami tetap siaga di lapangan dan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan api,” ujar Norsan.
Pemprov Kalbar Minta Dukungan TMC
Untuk memperkuat penanganan Karhutla, Pemprov Kalbar telah meminta dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
Menurut Norsan, dukungan TMC telah tersedia. Namun, pelaksanaannya masih menunggu kondisi awan yang memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
“Kami juga sudah memohon kepada Kepala BNPB untuk mendatangkan TMC. TMC-nya sudah ada, cuma sekarang titik awan belum bisa ditaburi oleh garam,” ungkapnya.
Norsan berharap langkah tersebut dapat membantu mengendalikan kebakaran sekaligus mencegah kondisi Karhutla berkembang seperti yang pernah terjadi pada 2019.
Sebagai daerah dengan tingkat kerawanan Karhutla yang tinggi, Kalbar membutuhkan kesiapsiagaan seluruh pihak. Upaya penanganan tidak hanya dilakukan melalui pemadaman, tetapi juga mencakup pencegahan, deteksi dini, respons cepat, hingga penanganan pascakebakaran.
“Mari kita cegah Kalimantan Barat dari kebakaran hutan dan lahan agar udara tetap bersih untuk kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Masyarakat Diminta Patuhi Aturan Pembukaan Lahan
Norsan juga mengingatkan masyarakat mengenai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
Menurutnya, aturan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran secara terbatas. Namun, pelaksanaannya wajib memenuhi sejumlah persyaratan.
Masyarakat diminta melaporkan rencana pembakaran kepada kepala desa. Selain itu, lahan yang akan dibakar maksimal dua hektare harus dibuat sekat untuk mencegah api merambat ke kawasan lain.
“Kalau seandainya masyarakat mengikuti apa yang ditentukan dalam Perda itu, yang pertama kalau membakar minimal lapor dulu kepada kepala desa. Kemudian sebelum dibakar, ladang yang dua hektare dibuat sekat dulu, sekat parit, dan tidak meninggalkan api sebelum benar-benar padam,” jelas Norsan.
Ia menegaskan, kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran kecil berkembang menjadi Karhutla yang lebih luas.
“Kalau seandainya itu diikuti aturannya, tidak terjadi kebakaran meluas,” tambahnya.
Kubu Raya, Ketapang dan Mempawah Jadi Perhatian
Berdasarkan pemantauan dan pemetaan di lapangan, sejumlah wilayah yang menjadi perhatian dalam penanganan Karhutla antara lain Kabupaten Kubu Raya, Ketapang, dan Mempawah.
Wilayah tersebut memiliki kawasan lahan gambut yang cukup luas sehingga lebih rentan terbakar ketika kondisi cuaca kering.
Norsan meminta pemerintah kabupaten dan kota, aparat keamanan, masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan meningkatkan kewaspadaan.
“Jangan sampai kita lengah. Kita harus tetap siaga dan melakukan pencegahan sejak dini agar api tidak berkembang dan meluas,” katanya.
Kondisi kemarau turut meningkatkan risiko Karhutla. Berdasarkan informasi BMKG yang disampaikan dalam rapat, puncak musim kemarau secara umum terjadi pada Agustus 2026. Sejumlah wilayah diperkirakan mengalami kondisi lebih kering dari normal sehingga potensi kekeringan dan kebakaran perlu diantisipasi.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemprov Kalbar terus memperkuat sinergi bersama pemerintah kabupaten dan kota, TNI-Polri, BNPB, BPBD, BMKG, dunia usaha, serta masyarakat.
Norsan menegaskan, pencegahan harus menjadi prioritas utama karena penanganan akan jauh lebih sulit ketika api sudah meluas.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mencegah agar api tidak muncul dan kalau ada titik api segera ditangani. Kita tidak boleh lengah, karena kondisi kemarau seperti sekarang sangat mudah menyebabkan api meluas,” pungkasnya.
About Author
