triggernetmedia.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan penguatan inklusi keuangan tidak boleh berhenti pada peningkatan angka kepemilikan rekening atau layanan perbankan semata. Menurutnya, akses keuangan harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari membangun budaya menabung di kalangan pelajar, memperkuat daya saing UMKM, hingga memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan.
Hal itu disampaikannya saat mengikuti asesmen TPAKD Award Tahun 2026 di Pontive Center, Jumat (31/7/2026).
Edi menjelaskan, Pemerintah Kota Pontianak melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga jasa keuangan, dunia pendidikan, pelaku usaha, perguruan tinggi, instansi vertikal hingga komunitas masyarakat. TPAKD yang dibentuk sejak 2020 tersebut menjadi motor penggerak perluasan akses keuangan di Kota Pontianak.
“Kami ingin seluruh program inklusi keuangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci agar akses keuangan mampu meningkatkan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Ia menyebut, kinerja TPAKD Kota Pontianak sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Secara agregat, realisasi program kerja mencapai 145,74 persen dari target yang telah ditetapkan.
Salah satu program unggulan yang terus diperkuat adalah Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Hingga akhir 2025, jumlah rekening pelajar meningkat dari 107.121 rekening pada 2023 menjadi 167.210 rekening atau tumbuh rata-rata hampir 26 persen. Nilai tabungan pelajar juga naik signifikan, dari Rp20,18 miliar menjadi Rp31,74 miliar.
Menurut Edi, peningkatan tersebut menunjukkan semakin kuatnya budaya menabung di kalangan generasi muda. Hal itu diperkuat dengan menurunnya jumlah rekening tidak aktif (dormant) dari 27,56 persen menjadi 19,74 persen.
“Artinya, anak-anak tidak hanya memiliki rekening, tetapi juga mulai aktif menabung sebagai bagian dari pembelajaran pengelolaan keuangan sejak dini,” katanya.
Untuk memperluas literasi keuangan, Pemkot Pontianak juga menghadirkan berbagai inovasi edukasi, seperti program Tabungan dari Barang Bekas (TABUNGKU) yang menggabungkan gerakan menabung dengan kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, edukasi keuangan juga dikemas melalui Tundang, seni tradisi Melayu yang memadukan pantun dan tabuhan gendang sehingga lebih mudah diterima masyarakat.
Selain menyasar pelajar, TPAKD juga memperkuat perlindungan bagi pekerja sektor informal melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jumlah peserta aktif pekerja bukan penerima upah meningkat dari 8.702 orang pada 2023 menjadi 14.718 orang pada akhir 2025 atau tumbuh sekitar 69,13 persen.
“Pada tahun 2025, sebanyak 6.489 peserta memperoleh perlindungan melalui dukungan APBD Kota Pontianak,” jelas Edi.
Di sektor ekonomi, digitalisasi transaksi menjadi fokus lain yang terus didorong. Hingga 2025, jumlah merchant QRIS di Kota Pontianak mencapai 186.753 atau meningkat 12,89 persen dibanding tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan merchant QRIS mencapai 26,44 persen.
Pemkot Pontianak juga mengembangkan sistem Elektronifikasi Pendapatan Online Terintegrasi (e-Ponti) untuk mempermudah pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital.
“Pada tahun 2025, transaksi retribusi melalui QRIS mencapai Rp493,33 juta dan turut mendukung penerimaan retribusi daerah sebesar Rp29,32 miliar,” ungkapnya.
Keberhasilan transformasi digital tersebut turut mengantarkan Pemerintah Kota Pontianak meraih empat penghargaan dari Bank Indonesia pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025.
Edi berharap TPAKD terus menjadi wadah kolaborasi dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan sehingga manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang lebih berdaya. Pelajar memiliki kecerdasan finansial, UMKM semakin berkembang, pekerja rentan terlindungi, dan pada akhirnya ekonomi Kota Pontianak menjadi semakin kuat,” pungkasnya.
About Author
