Kasus Tipikor Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Cederai Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan Hukum

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Falah Amru, menilai kasus tersebut mencederai kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Menurut dia, dugaan tindak pidana yang disangkakan berdampak luas karena berkaitan dengan sektor strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat.

“Ini sesuatu yang sangat memalukan dan mengecewakan hati nurani rakyat Indonesia,” kata Falah dalam rapat Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Falah meminta proses hukum dijalankan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menilai majelis hakim perlu menjatuhkan hukuman yang setimpal apabila para terdakwa nantinya terbukti bersalah di pengadilan.

Ia menyinggung dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengadaan batu bara PT PLN, PT Asabri, dan penyelesaian utang PT CBS kepada PT Krakatau National Resources (KNI), yang menurutnya berdampak pada kepentingan publik.

Anggota Komisi III dari Fraksi PAN, Endang Agustina, juga menyampaikan keprihatinannya. Ia mengatakan dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

“Sangat memprihatinkan. Seharusnya menegakkan hukum dan memberantas korupsi, tetapi justru diduga melakukan korupsi,” kata Endang.

Menurut Endang, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional agar mampu memulihkan kepercayaan publik. Ia juga menyinggung sejumlah perkara lain yang menurutnya memunculkan keluhan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan.

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan dua tersangka dalam pengembangan perkara dugaan korupsi dan TPPU, yakni DR dan FA yang diidentifikasi sebagai Febrie Adriansyah. Penetapan tersebut diumumkan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, ahli, serta melakukan penggeledahan di beberapa lokasi.

Selanjutnya, Polri dan Kejaksaan Agung menyepakati pelimpahan penanganan tiga perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung sebagai bagian dari koordinasi antarlembaga dalam proses penegakan hukum.