triggernetmedia.com – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai perekonomian Indonesia tengah menghadapi sinyal peringatan serius. Salah satu indikatornya adalah menyusutnya jumlah masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi rumah tangga.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M. Rizal Taufiqurahman mengatakan sekitar 10 juta orang keluar dari kelompok kelas menengah dalam kurun 10 tahun terakhir akibat tekanan inflasi, kenaikan harga, dan berbagai kebijakan yang membebani daya beli.
“Kelompok menengah sekarang sedang tertekan. Mereka menghadapi inflasi, kenaikan harga, dan beban kebijakan. Wajar jika dalam 10 tahun terakhir jumlah rumah tangga kelas menengah berkurang sekitar 10 juta,” kata Rizal dalam Investortrust Discussion Forum di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Menurut Rizal, penyusutan kelas menengah menjadi alarm bagi perekonomian nasional karena kelompok ini menyumbang sekitar 80–85 persen konsumsi rumah tangga. Ketika daya beli mereka melemah, permintaan domestik ikut tertekan.
Ia menilai kenaikan inflasi belakangan ini lebih banyak dipicu faktor eksternal atau imported inflation, terutama kenaikan harga energi dan minyak dunia, bukan karena meningkatnya permintaan masyarakat. Kondisi tersebut memperbesar beban pengeluaran rumah tangga.
Tekanan itu, kata Rizal, diperparah oleh melambatnya sektor manufaktur. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia dalam dua bulan terakhir berada di bawah level 50, yang menunjukkan aktivitas industri masih berada di zona kontraksi.
Pelemahan sektor manufaktur berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan banyak pekerja juga belum mampu memberikan nilai tambah yang signifikan.
Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah membuat biaya impor bahan baku meningkat sehingga biaya produksi ikut naik dan pada akhirnya dibebankan kepada konsumen.
Rizal mengingatkan pemerintah tidak terlena dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang mencapai 5,11 persen karena ditopang momentum Ramadan dan Lebaran. Menurut dia, efektivitas stimulus fiskal senilai sekitar Rp24 triliun hingga Rp26 triliun perlu terus dievaluasi agar benar-benar mampu meningkatkan daya beli dan menciptakan lapangan kerja.
“Disiplin fiskal saja tidak cukup. Belanja pemerintah harus memberikan dampak, menciptakan efek berganda, meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli, dan membuka lapangan kerja,” ujar Rizal.
About Author
