triggernetmedia.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara pembangunan dan pendaftaran Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) baru dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut diberlakukan setelah pergantian pimpinan BGN pada awal Juni 2026.
Moratorium dilakukan sebagai bagian dari proses konsolidasi program untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan, memperbaiki akurasi penargetan penerima manfaat, memperkuat kualitas infrastruktur dapur, serta meningkatkan tata kelola program secara menyeluruh.
Pada saat yang sama, BGN juga mulai menjajaki alternatif pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan hibah.
Data hingga akhir Mei 2026 menunjukkan realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp88,2 triliun atau sekitar sepertiga dari total alokasi anggaran yang direvisi menjadi Rp268 triliun.
Analis memperkirakan total belanja program sepanjang tahun ini dapat mencapai Rp171 triliun. Namun, kebijakan moratorium pembangunan dapur dan penyesuaian anggaran membuat kontribusi langsung program terhadap pertumbuhan ekonomi diperkirakan lebih rendah dibanding proyeksi awal.
Dari sisi industri, sektor perunggasan diperkirakan menjadi pihak yang paling terdampak karena program MBG selama ini membantu meningkatkan permintaan daging ayam domestik. Sebaliknya, sektor susu dinilai relatif lebih tahan terhadap dampak kebijakan tersebut karena pola konsumsi yang telah terbentuk di kalangan penerima manfaat.
BNI Sekuritas mempertahankan pandangan netral terhadap sektor konsumer dalam tiga bulan ke depan. Namun dalam horizon investasi jangka panjang, lembaga tersebut masih mempertahankan rekomendasi overweight karena didukung prospek daya beli masyarakat dan valuasi saham yang dianggap menarik.
Untuk sektor consumer staples, saham yang menjadi pilihan utama antara lain CMRY dan AMRT. Sementara di sektor ritel, MAPI dan MAPA masih dinilai memiliki prospek yang menjanjikan.
About Author
