triggernetmedia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti fenomena korupsi yang melibatkan kepala daerah hasil Pilkada 2024. KPK menyatakan bahwa tingginya biaya politik bukan satu-satunya faktor yang mendorong praktik korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa dalam sejumlah kasus ditemukan motif lain yang berkaitan dengan kepentingan pribadi.
“Dalam beberapa kasus, motifnya juga berkaitan dengan kebutuhan pribadi,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Menurut dia, meski demikian, biaya politik yang tinggi tetap menjadi faktor yang membuka celah terjadinya korupsi karena menimbulkan tekanan finansial bagi kepala daerah terpilih.
KPK melalui Direktorat Monitoring telah melakukan kajian pada 2025 untuk memetakan pola korupsi sejak masa kampanye hingga setelah menjabat.
Hasil kajian menunjukkan adanya sejumlah titik rawan, seperti pengadaan logistik pemilu, praktik politik uang, serta penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan birokrasi dan fasilitas negara.
Selain itu, praktik “balas budi” juga menjadi temuan utama, seperti pengisian jabatan, pengaturan proyek, dan pemberian izin sebagai bentuk pengembalian biaya politik.
KPK mencatat, sejak 2025 hingga April 2026, sebanyak 11 kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
Penindakan tersebut mencerminkan tingginya kerentanan korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah di berbagai wilayah Indonesia.
About Author
