triggernetmedia.com – Pemerintah tengah merumuskan kebijakan skema kerja fleksibel atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai upaya meningkatkan efisiensi nasional di tengah dinamika global.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna.
“Kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka untuk mengefisienkan pola kerja,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Sabtu (21/3/2026).
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penerapan WFH bagi ASN selama satu hari dalam sepekan.
Menurut Prasetyo, kebijakan ini tidak berkaitan dengan kondisi pasokan energi dalam negeri. Ia menegaskan bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman.
“Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM. Pasokan tetap aman, tetapi ini bagian dari upaya efisiensi,” katanya.
Ia menjelaskan, penerapan WFH nantinya tidak berlaku untuk semua sektor. Sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan tetap akan beroperasi secara normal dari kantor.
Kebijakan ini juga difokuskan untuk instansi pemerintahan dan belum ditujukan bagi sektor swasta.
“Untuk saat ini, kemungkinan diterapkan di lingkungan kantor pemerintahan,” ujarnya.
Pemerintah masih mematangkan kajian, termasuk mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor ekonomi informal agar tidak menimbulkan gangguan seperti yang terjadi pada masa pandemi.
Keputusan final terkait kebijakan tersebut direncanakan akan diumumkan setelah masa libur Lebaran.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah juga mempertimbangkan skema kerja fleksibel sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak dunia.
Menurut Airlangga, langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, terutama dalam penggunaan energi, di tengah ketidakpastian ekonomi global.
About Author
