triggernetmedia.com – Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Keuangan Daerah 2026 di Ternate, Maluku Utara, Kamis (29/1/2026). Forum ini membahas pelaksanaan APBD 2026 sekaligus menjadi pijakan awal penyusunan APBD 2027.
Rakornas diikuti Tim Anggaran Pemerintah Daerah dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Peserta terdiri atas sekretaris daerah, inspektorat, badan keuangan daerah, badan pendapatan daerah, serta badan perencanaan pembangunan daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri A. Fatoni mengatakan, daerah perlu segera menyesuaikan kebijakan fiskalnya dengan regulasi terbaru, terutama dalam kondisi keterbatasan anggaran.
“Forum ini juga menjadi ruang untuk membahas kendala teknis di daerah, baik pada sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan,” kata Fatoni.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menilai Rakornas penting untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
“Efisiensi tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik. Justru diperlukan kreativitas agar APBD tetap berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Sherly.
Harisson menyebut Rakornas menjadi momentum bagi daerah untuk memperbaiki kualitas belanja dan memperkuat akuntabilitas keuangan.
“Keterbatasan fiskal harus dijawab dengan inovasi. Setiap rupiah APBD harus memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat,” kata Harisson.
Rakornas diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam menjalankan APBD 2026 sekaligus menyusun perencanaan anggaran tahun berikutnya.
About Author
