triggernetmedia.com – Pemerintah Kota Pontianak mulai melakukan langkah strategis berbasis data dengan menghitung kerugian dan kerusakan akibat banjir melalui kajian aktuaria. Kajian ini dilakukan mengingat karakter geografis Pontianak yang berada di dataran rendah dan dipengaruhi pasang surut Sungai Kapuas serta air laut.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pada Januari 2026 terjadi dua kali pasang tertinggi. Berdasarkan rilis BMKG, ketinggian air bahkan mencapai hingga dua meter di atas permukaan rata-rata.
“Beberapa kawasan terdampak cukup serius. Air tidak hanya menggenangi jalan, tetapi juga masuk ke rumah warga dan menyebabkan sebagian harus mengungsi,” ujar Edi saat membuka Kick Off Kajian Perhitungan Aktuaria Kerugian dan Kerusakan Finansial Akibat Banjir di Kota Pontianak, Kamis (15/1/2026).
Kajian ini didanai melalui program FINCAPES dari Universitas Waterloo, Kanada, dan bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Kajian tersebut diharapkan mampu memetakan besaran kerugian secara komprehensif sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan mitigasi banjir.
Edi menyebut banjir dan rob yang terjadi rutin setiap tahun berdampak pada infrastruktur jalan, bangunan, serta rumah warga, khususnya di kawasan bantaran Sungai Kapuas.
Pemerintah kota, kata dia, telah melakukan mitigasi jangka pendek, seperti meninggikan jalan, memperbaiki saluran drainase, pembersihan parit, serta penggunaan pompa air. Namun, kondisi topografi yang datar membuat aliran air sangat bergantung pada tinggi muka air sungai.
“Perubahan iklim, kenaikan muka laut, kerusakan daerah hulu, sedimentasi, hingga pembangunan wilayah sekitar juga memengaruhi kondisi banjir di Pontianak. Penanganannya perlu kolaborasi lintas wilayah,” katanya.
Perwakilan Universitas Waterloo Prof. Stefan Steiner menjelaskan, studi ini mengombinasikan pendekatan aktuaria dengan data lapangan, diskusi kelompok, serta konsultasi dengan pemangku kepentingan lokal.
“Pendekatan aktuaria memungkinkan penghitungan risiko dan kerugian tidak hanya secara fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Kajian ini akan berlangsung hingga sembilan bulan dan diharapkan menjadi rujukan perencanaan jangka panjang penanganan banjir di Pontianak.




