triggernetmedia.com – Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025), berlangsung tegang setelah muncul desakan agar Menteri mengundurkan diri. Desakan itu disuarakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatra dan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar.
Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyampaikan kritik paling keras. Ia menilai pemerintah belum menunjukkan kemampuan yang cukup dalam merespons bencana yang disebutnya sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
“Bapak Menteri, satu nyawa itu sangat berharga. Kini hampir 765 orang meninggal dan 650 lainnya belum ditemukan. Ini bencana besar,” kata Rahmat dalam rapat tersebut.
Untuk memperkuat pandangan soal akuntabilitas pejabat publik, Rahmat merujuk pada langkah dua menteri di kabinet Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. yang sebelumnya memilih mundur setelah banjir besar melanda negara itu. Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan tanggung jawab moral seorang pejabat.
“Saya membaca bahwa pada 18 November lalu, dua menteri di Filipina mengundurkan diri karena merasa tidak mampu mengatasi banjir. Itu contoh sikap bertanggung jawab,” ujarnya.
Rahmat menilai langkah serupa seharusnya tidak dianggap tabu di Indonesia. Ia menyebut bahwa mundur dari jabatan dapat menjadi pilihan terhormat saat seorang pemimpin merasa tidak lagi mampu menangani situasi krisis.
“Bukan sesuatu yang salah jika Menteri merasa tidak sanggup mengatasi ini. Mundur pun bisa menjadi bentuk tanggung jawab,” ujarnya menutup pernyataan.
About Author
