triggernetmedia.com – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan melakukan kaji ulang besar-besaran terhadap tata ruang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menyusul bencana banjir dan longsor yang menewaskan lebih dari 700 orang. Pemerintah menilai kerusakan ekosistem dan lemahnya penataan wilayah menjadi faktor utama yang memperparah dampak bencana di tiga provinsi tersebut.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan evaluasi akan mencakup seluruh aspek penataan ruang, mulai dari izin usaha di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) hingga rencana tata ruang wilayah yang selama ini dinilai tak sesuai daya dukung lingkungan.
“Yang akan kami review bukan hanya unit usaha di sepanjang DAS, tetapi juga tata ruang yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung,” ujar Hanif dalam acara di Jakarta, Selasa (2/12/2025), dikutip dari Antara.
Ia mengungkapkan sejumlah temuan lapangan yang menunjukkan penyusutan kawasan lindung secara signifikan. Di Jawa Barat, misalnya, dari 1,6 juta hektare kawasan lindung, hanya sekitar 400 ribu hektare yang tersisa. Fenomena serupa ditemukan di DAS Batang Toru, Sumatera Utara, tempat hutan yang berperan sebagai penyangga air tinggal kurang dari 40 persen.
Situasi makin genting karena sebagian wilayah hulu yang seharusnya dilindungi justru berubah status menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Hanif mengatakan KLH masih menelusuri pola kerusakan yang sama di seluruh titik bencana di tiga provinsi tersebut.
“Jika tata ruang tidak selaras dengan daya dukung, menjadi kewajiban kami untuk merekomendasikan pemulihan agar fungsi ekologisnya kembali,” tegasnya.
Langkah ini sekaligus menjawab instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta KLH mengambil tindakan tegas dan menjadikan tragedi di Sumatera sebagai momentum memperkuat kembali perlindungan lingkungan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban jiwa hingga Selasa sore mencapai 712 orang.




