triggernetmedia.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. H. Harisson, M.Kes membuka kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di Aula Garuda, Gedung Terpadu Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (12/11/2025).
Dalam sambutannya, Sekda Harisson menyoroti tantangan fiskal tahun 2026, di mana Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Kalbar diproyeksikan turun sebesar Rp522 miliar, serta penurunan serupa terjadi di seluruh kabupaten/kota.
“Penurunan ini menjadi tantangan bagi kita semua. Salah satunya akibat temuan BPKP terkait kebocoran dana daerah sekitar 30 persen dan pelaksanaan langsung sejumlah program nasional oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Salah satu program pusat tersebut yakni Sekolah Rakyat (SR) yang didukung dana sekitar Rp740 miliar. Tiga daerah — Provinsi Kalbar, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang — telah menyiapkan lahan masing-masing 8 hektare untuk pembangunan sekolah tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendapat tawaran pembangunan Sekolah Garuda dari Kemendiktisaintek dengan lokasi di Kabupaten Mempawah.
Harisson menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dan penyesuaian program daerah dengan visi-misi kepala daerah agar tetap fokus mendukung pembangunan Kalbar.
“Jangan patah semangat menghadapi penurunan anggaran. Lakukan efisiensi, misalnya menghemat penggunaan kertas dan listrik, agar tidak berdampak pada belanja pegawai dan program prioritas,” tegasnya.
Ia juga mendorong peserta untuk aktif berdiskusi dengan narasumber dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI guna memperkuat pemahaman teknis penyusunan APBD 2026.
Sementara itu, Kepala BKAD Provinsi Kalbar, Drs. Ahmad Priyono, M.M., menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menyinkronkan kebijakan daerah dengan pemerintah pusat agar arah pembangunan tetap selaras.
“Tahun 2026, alokasi transfer ke daerah menurun signifikan. Di Kalbar, transfer pemerintah pusat hanya sekitar 80 persen dari total APBD kabupaten/kota. Karena itu, sinergi lintas pemerintahan menjadi sangat penting,” ungkapnya.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri RI, para Sekda kabupaten/kota se-Kalbar, serta pimpinan perangkat daerah terkait.
About Author
