triggernetmedia.com – Rentetan isu publik yang belakangan memicu keresahan masyarakat dinilai bukan sekadar problem teknis. Dari rencana kenaikan PPN 12 persen, kelangkaan LPG 3 kg, pajak opsen kendaraan bermotor, hingga kontroversi tambang nikel di Raja Ampat, semua itu dipandang sebagai bagian dari manuver politik untuk menggerus wibawa Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, menilai pola ini terlalu sistematis untuk disebut kebetulan. Menurutnya, gelombang kegaduhan sengaja digulirkan agar publik kehilangan kepercayaan pada Prabowo bahkan sebelum pemerintahannya efektif berjalan.
“Isu-isu ini sengaja dimainkan. Tujuannya jelas, membuat Prabowo terganggu, tidak fokus, dan kehilangan legitimasi,” ujarnya dalam podcast Forum Keadilan TV, Kamis (21/8/2025).
Isu-isu yang Langsung Menghantam Rakyat
Syahganda menilai pemilihan isu sangat terukur karena langsung menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat.
-
PPN naik jadi 12 persen → langsung berdampak ke harga barang.
-
LPG 3 kg langka → menekan rumah tangga kecil.
-
Pajak opsen kendaraan → menambah beban biaya transportasi.
-
Tambang nikel Raja Ampat → memicu kritik internasional terkait lingkungan.
-
Kenaikan PBB → memunculkan protes warga daerah.
-
Isu kedaerahan di Aceh → berpotensi menyalakan sentimen identitas.
“Semua isu ini menyentuh titik rawan masyarakat, makanya cepat memicu amarah,” terang Syahganda.
Pertarungan dengan Oligarki Lama
Syahganda juga menuding kelompok oligarki lama berada di balik gempuran isu. Kepentingan mereka, katanya, terganggu oleh komitmen Prabowo terhadap pemberantasan korupsi dan upaya membereskan mafia ekonomi.
“Prabowo sudah mulai menunjukkan sikap tegas pada korupsi. Itu ancaman bagi banyak pihak yang selama ini nyaman,” ucapnya.
Ia menambahkan, media sosial terutama TikTok dijadikan alat utama untuk menggiring persepsi negatif. Narasi kritik dan sentimen anti-Prabowo disebar jauh lebih masif dibandingkan apresiasi pada program seperti kenaikan upah buruh atau kebijakan pangan.
Desakan Konsolidasi
Menghadapi manuver ini, Syahganda menilai Prabowo harus turun langsung. Ia bahkan mengusulkan agar dilakukan evaluasi terhadap sejumlah kementerian yang justru melahirkan kebijakan kontroversial.
“Presiden harus kendalikan penuh. Kalau perlu, lakukan pergantian menteri yang kebijakannya bikin keresahan,” tandasnya.
Menurut Syahganda, hanya dengan konsolidasi internal yang solid, pemerintahan baru bisa menghadapi arus delegitimasi yang tengah digencarkan.
About Author
