triggernetmedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara virtual pada Sabtu (2/8/2025). Rapat tersebut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BNPB, serta Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., bersama Forkopimda Kalbar.
Sebelumnya, Pemprov Kalbar juga telah menggelar rakor dan apel gabungan untuk memperkuat koordinasi penanganan karhutla di daerah.
Presiden Tegaskan Sanksi Tegas bagi Pembakar Lahan
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas terus terulangnya kebakaran hutan yang berdampak pada kesehatan, lingkungan, dan ekonomi nasional. Ia menegaskan akan menindak tegas korporasi pelanggar, termasuk pencabutan izin dan pengambilalihan lahan.
“Kalau perlu, kita ambil alih lahannya. Ini bukan soal tidak tahu, tapi soal kesengajaan,” tegas Presiden.
Presiden juga menyoroti praktik korporasi besar yang menghindari pajak namun tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ia menginstruksikan penguatan Satgas Darat dan Udara, penambahan personel TNI, serta peningkatan efektivitas water bombing dan modifikasi cuaca.
Ia juga meminta laporan rinci terkait kesiapan armada dan alat pemadam di daerah rawan kebakaran.
Kalbar Masuk Zona Siaga Darurat, 11 Korporasi Disegel
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto melaporkan bahwa Kalimantan Barat termasuk provinsi dengan tingkat kebakaran tertinggi pertengahan 2025. Sejak 31 Juli, Satgas Nasional telah turun langsung ke Kalbar untuk koordinasi dan penanganan lapangan. Dua korban jiwa tercatat akibat kebakaran hutan.
“Kalimantan Barat dalam status siaga darurat. Namun situasi mulai membaik berkat operasi modifikasi cuaca,” ujar Satgas.
Dari Mei hingga Juli 2025, lebih dari 1.400 operasi pemadaman telah dilakukan dengan melibatkan TNI, Polri, BNPB, Manggala Agni, serta elemen masyarakat dan swasta. Sebanyak 11 perusahaan di Kalbar, Riau, dan Jambi telah disegel karena diduga membakar lahan.
Presiden memerintahkan agar data korporasi dan pemegang saham segera ditelusuri untuk diproses hukum.
“Saya tidak mau dengar lagi alasan pembakaran karena biaya. Ini pembangkangan terhadap hukum,” tambah Presiden.
Koordinasi Lintas Negara dan Inovasi Lokal
Pemerintah juga memperkuat komunikasi dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura untuk mencegah kesalahpahaman akibat dampak lintas batas. Di sisi lain, inovasi lokal di Kalimantan berupa alat pemadam berbasis tapioka turut dilaporkan, dinilai efektif menangani kebakaran di lahan gambut.
BMKG memprediksi puncak musim kemarau akan berlangsung beberapa minggu ke depan dengan potensi angin kencang, khususnya di Kalbar dan Sumsel.
Langkah Strategis Satgas
Satgas memberikan sejumlah rekomendasi:
-
Peningkatan status darurat di provinsi rawan
-
Penambahan personel dan peralatan Satgas Udara dan Darat
-
Penguatan sistem pemantauan digital dan operasi modifikasi cuaca
-
Penegakan hukum tanpa toleransi terhadap pelaku pembakaran
“Ini bukan sekadar bencana alam, ini ancaman nasional yang harus dihadapi dengan keberanian dan keseriusan,” tutup Presiden.
About Author
