triggernetmedia.com – Kementerian Keuangan menetapkan pengurangan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun anggaran 2026. Dari pagu awal sebesar Rp 268 triliun, anggaran lembaga yang bertanggung jawab atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut kini menjadi Rp 229 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto, mengatakan efisiensi anggaran tersebut telah dilakukan sehingga pagu efektif BGN mengalami penyesuaian. Pemerintah juga menekankan pentingnya memastikan program MBG berjalan sesuai target dan memberikan hasil yang diharapkan.
“Terkait dengan efisiensi BGN, mungkin bisa kami sampaikan bahwa awal tahun DIPA pagu anggaran dari BGN itu adalah 268 triliun. Pagu efektifnya menjadi 229 triliun, artinya sudah sekitar Rp 38 triliun sudah terjadi efisiensi,” ujar Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Sudarto menjelaskan, dukungan terhadap BGN tidak hanya berkaitan dengan penghematan belanja negara. Pemerintah juga mendorong perbaikan tata kelola agar pelaksanaan program prioritas tersebut semakin efektif dan mampu mencapai hasil yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp 153,2 triliun hingga 30 September 2026. Program tersebut tercatat telah menjangkau 57 juta penerima manfaat dengan dukungan 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
“Khusus program makan bergizi gratis, 57 juta penerima akhir September, Rp153,2 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Suahasil turut menyoroti pembenahan yang dilakukan BGN dalam mengawasi operasional dapur MBG. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menindak SPPG yang belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP), termasuk persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sepanjang September 2026, sebanyak 1.276 SPPG tanpa SLHS dilaporkan telah ditutup. Suahasil menilai pengawasan tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan program, sekaligus memastikan fasilitas yang beroperasi memenuhi ketentuan.
“Ada yang ditutup SPPG yang enggak benar ditutup. Tapi ada juga yang dibuka lagi, oke ini penting karena kita memang tujuannya melayani seluruh masyarakat anak sekolah yang seyogyanya kita berikan makan bergizi gratis,” ujarnya.
Selain pengawasan, BGN juga menyiapkan perluasan layanan melalui penambahan 480 SPPG. Jumlah tersebut terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG yang melayani wilayah terpencil. Seluruh fasilitas baru itu dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026.
Pemerintah berharap penataan jaringan pelayanan dan evaluasi operasional dapat membuat distribusi makanan bergizi semakin efektif. Perbaikan tersebut juga diarahkan untuk memastikan bantuan menjangkau kelompok sasaran secara tepat.
“Sehingga dengan demikian, penerima manfaatnya lebih tepat sasaran, BGN membuat distribusi makan bergizi gratis lebih optimal. Saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus, ini bagus,” pungkas Suahasil.
Efisiensi anggaran dan pembenahan operasional kini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan efektivitas program MBG. Dengan jumlah penerima manfaat yang telah mencapai puluhan juta orang, tantangan berikutnya adalah memastikan pengelolaan anggaran, kualitas makanan, serta distribusi berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
About Author
