triggernetmedia.com, PONTIANAK – Arah anggaran negara untuk 2026 mulai menunjukkan perubahan besar. Dalam arahan perdananya terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Presiden Prabowo Subianto tidak menyebut sama sekali proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya.
Hal ini menjadi sinyal paling jelas sejauh ini mengenai masa depan IKN di era pasca-Jokowi.
Fokus Presiden Prabowo kini tertuju pada janji-janji kampanye utama seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, serta infrastruktur ketahanan pangan dan perbaikan fasilitas pendidikan. IKN, yang selama pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi simbol ambisi besar pemindahan pusat pemerintahan, tidak muncul dalam daftar tersebut.
“Belanja difokuskan kepada program-program penting,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, usai pertemuan dengan Presiden Prabowo, dikutip dari ANTARA, Selasa (22/7/2025).
Absennya IKN dalam Fokus Fiskal Baru
Tidak disebutnya IKN dalam prioritas APBN 2026 mencuatkan tanda tanya besar: apakah megaproyek senilai puluhan triliun rupiah ini mulai ditinggalkan oleh pemerintahan baru?
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pembangunan IKN sebelumnya memperoleh alokasi signifikan:
-
Rp5,5 triliun pada 2022,
-
Rp27 triliun pada 2023, dan
-
Rp39,8 triliun pada 2024,
dengan total mencapai Rp72,3 triliun dalam tiga tahun.
Namun, tidak adanya kelanjutan angka maupun arah kebijakan untuk 2026 mengindikasikan adanya jeda atau bahkan pergeseran fokus total.
Parlemen Mulai Mengangkat Wacana Moratorium
Sinyal dari Istana ini juga sejalan dengan dinamika yang berkembang di parlemen. Wacana moratorium pembangunan IKN bukan lagi menjadi bisik-bisik politik, tetapi telah disuarakan secara terbuka.
Partai NasDem secara resmi mengusulkan penghentian sementara proyek IKN. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menyatakan bahwa DPR akan melakukan kajian menyeluruh untuk mengevaluasi urgensi dan kelanjutan megaproyek tersebut.
“Kami akan lakukan kajian yang lebih mendalam. Kita perlu pertimbangkan manfaat dan beban fiskalnya secara jernih,” tegas Bahtra.
Antara Realisme Anggaran dan Politik Prioritas
Ketika program-program sosial seperti MBG dan layanan kesehatan gratis mendapat panggung utama, absennya IKN menandai sebuah perubahan paradigma: dari megaproyek simbolik ke proyek berorientasi rakyat. Apakah ini menandakan titik balik bagi IKN? Atau sekadar strategi jeda untuk rekalibrasi?
Yang jelas, sinyal sudah dikirim dari dua kutub kekuasaan: eksekutif dan legislatif.
About Author
