triggernetmedia.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan akan membentuk satu direktorat jenderal (dirjen) khusus di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang bertugas menangani persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di seluruh Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025–2030 di Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).
“BUMD, kemarin kita sudah bahas di DPR bagaimana cara memperkuatnya. Salah satu usulannya adalah membentuk direktorat jenderal khusus di Kemendagri yang fokus menangani masalah BUMD,” kata Tito.
Ia mendorong para bupati yang hadir untuk aktif menggali potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Salah satunya, dengan memperkuat tata kelola BUMD agar berkontribusi nyata terhadap pemasukan daerah.
Selain itu, Tito juga menyoroti pentingnya menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif melalui penyederhanaan proses perizinan serta pemberian ruang bagi sektor swasta untuk berkembang. Menurutnya, ekosistem bisnis yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal maupun nasional.
Di sisi lain, mantan Kapolri ini juga mengingatkan kepala daerah untuk menjauhi praktik-praktik korupsi. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum saat ini semakin canggih dalam mengidentifikasi berbagai modus penyimpangan anggaran dan kebijakan.
Lebih jauh, Tito menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi berbagai kendala regulasi. Ia menyarankan APKASI membentuk forum koordinasi yang melibatkan berbagai instansi, sehingga hambatan regulasi yang kerap “mengunci” kewenangan daerah dapat diurai bersama.
“Kasus-kasus seperti ini perlu diinventarisasi oleh asosiasi bupati agar bisa ditemukan solusinya secara sistematis. Bukan tidak mungkin, aturan-aturan di tingkat provinsi maupun pusat justru membatasi ruang gerak daerah,” pungkasnya.
About Author
