triggernetmedia.com – Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 masih diwarnai perbedaan pandangan antara kalangan pekerja dan pengusaha. Serikat pekerja mengusulkan kenaikan upah sebesar 7,5 hingga 9,5 persen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Sebaliknya, pengusaha mengingatkan agar penyesuaian upah tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan industri.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, meminta pemerintah menggunakan indeks tertentu atau alfa sebesar 0,9 dalam formula penghitungan kenaikan upah minimum 2027. Ia menolak apabila pemerintah kembali menerapkan alfa 0,7 seperti tahun sebelumnya.
“Tentang upah minimum, kenaikannya kami usulkan 7,5 persen sampai 9,5 persen. Nah, kami berharap Menaker jangan seperti tahun-tahun sebelumnya mengintervensi pakai indeks tertentu (alfa) yang 0,7, jangan,” ujar Said dalam konferensi pers virtual.
Said juga menyoroti besaran upah minimum di DKI Jakarta yang dinilainya belum mencerminkan tingginya biaya hidup di ibu kota. Menurutnya, upah minimum Jakarta seharusnya tidak lebih rendah dibandingkan sejumlah daerah penyangga, seperti Kabupaten Bekasi dan Karawang.
“Karena upah minimum DKI lebih rendah dari upah minimum Kabupaten Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. Malu dong. Masa ibu kota lebih rendah, biaya hidupnya lebih tinggi,” kata Said.
Di sisi lain, kalangan pengusaha meminta pemerintah tidak menetapkan kenaikan upah tanpa mempertimbangkan dasar perhitungan yang jelas. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, mempertanyakan landasan usulan kenaikan hingga 9,5 persen tersebut.
Menurut Bob, kebijakan pengupahan harus didasarkan pada data ekonomi serta kemampuan masing-masing perusahaan agar tidak menimbulkan persoalan dalam hubungan industrial.
“Ya, 9,5 kan landasannya apa? Kan kita harus evidence-based gitu loh. Jadi jangan asal minta saja gitu loh, ya kan? Tapi juga harus ada dasarnya, landasannya. Kalau begini kan nanti rusak hubungan industrialnya,” ujar Bob.
Ia menjelaskan, kenaikan upah perlu memperhatikan tingkat inflasi dan kondisi industri, terutama sektor padat karya yang memiliki keterbatasan kemampuan finansial.
Bob menyebut sejumlah perusahaan padat karya hanya mampu memberikan kenaikan upah sedikit di atas inflasi, yakni sekitar 0,1 hingga 0,3 persen berdasarkan indeks alfa.
“Nah, makanya kita pernah bicara sama teman-teman padat karya, kemampuan mereka itu cuma inflasi ditambah 0,1 sampai 0,3. Itu kemampuan mereka, alfanya,” jelasnya.
Bob mengingatkan, kenaikan upah yang tidak sebanding dengan kemampuan perusahaan berpotensi mendorong efisiensi operasional, termasuk pengurangan jumlah tenaga kerja. Selain itu, perusahaan juga dapat menaikkan harga produk untuk menutupi tambahan biaya produksi.
Menurutnya, kenaikan harga barang berpotensi memicu inflasi yang pada akhirnya dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
“Nah, yang kedua, dia akan naikin harga. Nah, kalau naikin harga, itu mengakibatkan inflasi. Iya kan? Nah, inflasi akan menyebabkan rupiah akan tertekan. Yang bikin rupiah tertekan kan inflasi kita lebih tinggi gitu dari US dolar gitu,” paparnya.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, formula penghitungan upah minimum mempertimbangkan sejumlah indikator, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks alfa dalam rentang 0,5 hingga 1,0.
Selain indikator tersebut, estimasi kebutuhan hidup layak (KHL) juga menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penetapan upah minimum.
Pemerintah telah meminta Dewan Pengupahan Daerah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembahasan agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi berbagai aspirasi.
“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” ujar Yassierli.
Ia juga menegaskan bahwa upah minimum sektoral harus ditetapkan lebih tinggi dibandingkan UMP maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK). Penentuannya perlu memperhatikan karakteristik dan kondisi masing-masing sektor industri.
Di tingkat daerah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui pembahasan UMP 2027 masih menghadapi perbedaan pandangan, khususnya mengenai penggunaan indeks alfa.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini berupaya memfasilitasi dialog antara perwakilan pekerja dan pengusaha untuk mencari titik temu.
“Masing-masing sekarang ini posisinya masih bertahan pada alfa yang diyakini masing-masing. Tentunya Pemerintah DKI Jakarta yang berada di tengah harus memfasilitasi untuk musyawarah bisa terjadi,” kata Pramono.
Ia berharap perundingan segera menghasilkan kesepakatan sehingga hasil pembahasan dapat dilaporkan kepada pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan hari Jumat besok sudah bisa memberikan kepastian laporan kepada saya,” ujarnya.
Pemerintah telah menetapkan jadwal penetapan upah minimum untuk 2027. Penetapan UMP dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) paling lambat dilakukan pada 21 November 2026.
Sementara itu, penetapan UMK dijadwalkan paling lambat 25 November 2026, sedangkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) ditetapkan paling lambat 30 November 2026.
Hingga saat ini, besaran UMP 2027 di seluruh provinsi belum ditetapkan. Pemerintah masih menunggu hasil pembahasan dengan mempertimbangkan formula pengupahan dan kondisi masing-masing daerah.
Simulasi Kenaikan UMP 2027
Di tengah pembahasan tersebut, Suara.com melakukan simulasi perhitungan UMP 2027 menggunakan data UMP 2026, inflasi tahunan Oktober 2026, serta pertumbuhan ekonomi tahunan kuartal III 2026.
Simulasi dilakukan dengan menggunakan dua skenario indeks alfa, yakni 0,5 dan 0,7, pada sejumlah provinsi dengan besaran UMP terendah maupun tertinggi pada 2026.
Untuk DKI Jakarta, UMP 2026 tercatat sebesar Rp5.729.876. Dengan inflasi 2,52 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,87 persen, simulasi UMP 2027 mencapai sekitar Rp6.042.441 jika menggunakan alfa 0,5. Sementara dengan alfa 0,7, nilainya diperkirakan menjadi Rp6.109.710.
Di Papua Pegunungan, UMP 2026 sebesar Rp4.508.714. Berdasarkan inflasi 7,22 persen dan pertumbuhan ekonomi 2,36 persen, proyeksi UMP 2027 mencapai Rp4.887.446 dengan alfa 0,5 dan Rp4.908.727 dengan alfa 0,7.
Sementara itu, Papua Selatan memiliki UMP 2026 sebesar Rp4.508.100. Dengan inflasi 4,98 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,01 persen, simulasi UMP 2027 menghasilkan angka Rp4.822.991 menggunakan alfa 0,5 dan Rp4.859.146 dengan alfa 0,7.
Untuk wilayah Jawa, Jawa Barat memiliki UMP 2026 sebesar Rp2.317.601. Dengan inflasi 2,90 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,89 persen, proyeksi UMP 2027 mencapai Rp2.453.065 jika menggunakan alfa 0,5 dan Rp2.480.367 dengan alfa 0,7.
Di Jawa Tengah, UMP 2026 tercatat sebesar Rp2.327.386. Berdasarkan inflasi 2,99 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,83 persen, simulasi menghasilkan proyeksi UMP 2027 sebesar Rp2.464.818 dengan alfa 0,5 dan Rp2.491.955 dengan alfa 0,7.
Adapun DI Yogyakarta memiliki UMP 2026 sebesar Rp2.417.495. Dengan inflasi 3,02 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,79 persen, proyeksi UMP 2027 mencapai Rp2.560.490 menggunakan alfa 0,5 dan Rp2.588.485 dengan alfa 0,7.
Perlu dicatat, angka-angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan indikator ekonomi yang digunakan, bukan besaran resmi UMP 2027. Hasil akhir penetapan upah minimum tetap menunggu keputusan pemerintah sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditentukan.











