triggernetmedia.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI optimistis produktivitas pembentukan undang-undang pada 2027 akan meningkat. Optimisme tersebut didasarkan pada evaluasi capaian legislasi sepanjang 2026 yang dinilai telah memenuhi target, sekaligus menjadi bahan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2027.
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan, sejumlah komisi di DPR berhasil menyelesaikan lebih dari satu rancangan undang-undang dalam tahapan penyusunan selama 2026. Sementara itu, Baleg juga telah merampungkan lebih dari lima RUU dalam proses penyusunan serta menyelesaikan sejumlah rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka.
“Capaian prioritas di 2026 sangat luar biasa besar, tinggi. Sangat sesuai target,” ujar Bob Hasan kepada Parlementaria seusai Rapat Koordinasi Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2027 di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Meski capaian legislasi dinilai positif, Bob menegaskan pengalaman selama 2026 tetap perlu dievaluasi untuk memperbaiki proses pembentukan undang-undang pada tahun mendatang.
Salah satu langkah yang disiapkan Baleg adalah menerapkan pendekatan baru dalam penyusunan regulasi melalui sejumlah metodologi yang telah dirumuskan dalam RUU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.
Tiga metode yang menjadi perhatian, yakni harmonisasi, kodifikasi, dan omnibus. Menurut Bob, penerapan ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat proses penyusunan regulasi lebih efektif sekaligus meningkatkan jumlah undang-undang yang dapat diselesaikan.
“Dengan tiga metodologi ini kami berkeyakinan bahwa tahun 2027 kita akan signifikan meningkat lagi dalam rancangan atau pembentukan undang-undang,” tegas politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Lebih lanjut, Bob menjelaskan bahwa penyusunan Prolegnas 2027 tidak sekadar berorientasi pada peningkatan jumlah produk legislasi. Agenda tersebut juga harus mampu menjawab kebutuhan pembaruan sistem hukum nasional agar regulasi yang dihasilkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia berpandangan, undang-undang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan bernegara, terutama dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Karena itu, pembaruan terhadap sejumlah peraturan yang sudah berlaku dinilai menjadi kebutuhan penting.
Menurut Bob, revisi undang-undang perlu dilakukan apabila ketentuan yang ada belum mampu menjawab perkembangan persoalan hukum maupun memenuhi rasa keadilan masyarakat.
“Sangat membutuhkan revisi-revisi perundang-undangan karena kemaslahatan itu dapat dicapai juga dari perspektif tentang regulasi. Sistemlah yang akan mencapai kepada tujuan bernegara ini, yaitu tentang keadilan dan kemaslahatan,” jelasnya.
Selain menyempurnakan regulasi yang sudah ada, Baleg juga akan memperhatikan kebutuhan pembentukan undang-undang baru untuk bidang-bidang yang hingga kini belum memiliki landasan pengaturan.
“Selain itu pun juga ada undang-undang yang baru atau non-existing yang dimulai dari nol itu juga menjadi penting,” tuturnya.
Bob berharap hasil evaluasi legislasi 2026 dapat menjadi landasan bagi Baleg, komisi, dan seluruh fraksi DPR RI dalam menentukan prioritas pembentukan undang-undang pada 2027.
Dengan perencanaan yang lebih matang serta penerapan metodologi pembentukan regulasi yang tepat, Prolegnas 2027 diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas DPR, tetapi juga menghasilkan aturan yang relevan dengan kebutuhan hukum dan kepentingan masyarakat.











