triggernetmedia.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Syahrul Aidi Maazat berencana mendorong revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Ia menilai regulasi yang telah berlaku lebih dari 10 tahun itu perlu diperbarui agar kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurut Syahrul, pembaruan undang-undang tersebut penting untuk memperbaiki sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait definisi fakir miskin, penentuan kelompok penerima manfaat, hingga bentuk intervensi yang diberikan pemerintah.
Gagasan tersebut menjadi salah satu agenda yang ingin diperjuangkannya setelah resmi mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Syahrul menggantikan Ansory Siregar yang kini mendapat penugasan di Komisi XIII DPR RI.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpandangan, belum adanya pembaruan terhadap UU Penanganan Fakir Miskin menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius. Sebab, kebijakan penanggulangan kemiskinan membutuhkan landasan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan persoalan sosial di masyarakat.
“Ini gagasan besar yang akan saya coba gulirkan di Komisi VIII. Saya melihat belum ada revisi terhadap regulasi kita, sehingga penanganan kemiskinan seharusnya bisa lebih efektif. Ada hal-hal substantif dan fundamental yang menyebabkan penanganan kemiskinan kita belum efektif,” ungkap Syahrul dalam wawancara dengan Parlementaria di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia mengungkapkan, rencana tersebut sudah mulai dibicarakan dengan sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI. Sejauh ini, gagasan revisi mendapat respons positif dari rekan-rekannya. Namun, pembahasan lebih lanjut masih menunggu momentum yang tepat.
“Selain yang sekarang sedang dibahas teman-teman Komisi VIII, termasuk revisi Undang-Undang BPKH, yang akan menjadi konsen saya adalah Undang-Undang Fakir Miskin. Sudah ada diskusi-diskusi dengan teman-teman dan semuanya setuju, tinggal mencari waktunya,” jelasnya.
Di luar agenda pembaruan regulasi, Syahrul juga berkomitmen memperkuat pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan Komisi VIII terhadap kementerian serta lembaga yang menjadi mitra kerja komisi tersebut.
Salah satu bidang yang menjadi perhatiannya adalah pengembangan pendidikan keagamaan, khususnya pendidikan pondok pesantren di bawah lingkup Kementerian Agama. Ia berharap pengalaman dan latar belakang pendidikannya di lingkungan pesantren dapat memberikan perspektif dalam merumuskan kebijakan pendidikan keagamaan nasional.
“Saya ingin betul-betul mengoptimalkan segala potensi untuk memaksimalkan kinerja di Komisi VIII ini. Sebagai alumni pondok pesantren, saya akan memberikan sumbangan pikiran tentang bagaimana arah kebijakan pendidikan keagamaan,” ujar Syahrul.
Selain pendidikan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji juga masuk dalam perhatian pengawasannya. Ia berharap pengalaman pribadi saat menunaikan ibadah haji dapat menjadi bekal untuk mengawal peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.
Syahrul sendiri merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau II. Sebelum menjadi legislator di tingkat nasional, ia memiliki pengalaman sebagai dosen di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan Ma’had Aly Al-Badr. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Kampar.
Karier politiknya dimulai di tingkat daerah dengan menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar periode 2009–2014, kemudian melanjutkan pengabdian sebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar periode 2014–2019.
Melalui posisi barunya di Komisi VIII DPR RI, Syahrul berharap dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam mengawal kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Fokus tersebut mencakup pembaruan kebijakan penanganan fakir miskin, penguatan pendidikan keagamaan, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.










