triggernetmedia.com – DPR RI dijadwalkan menggelar Rapat Paripurna pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB dengan salah satu agenda pengumuman usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Rapat tersebut akan berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta. Agenda ini menjadi sorotan setelah 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan HMP terkait polemik ijazah Gibran pada Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya membenarkan adanya pengajuan usulan tersebut. Ia menyebut sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan.
“Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026), dikutip dari ANTARA.
Saan mengatakan, usulan tersebut selanjutnya akan diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis ini.
Meski demikian, pengumuman usulan HMP dalam rapat paripurna tidak serta-merta berarti DPR telah memutuskan untuk memakzulkan Gibran. Proses penggunaan hak tersebut masih harus melewati mekanisme dan tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Agenda Lain Rapat Paripurna DPR
Selain pengumuman usulan penggunaan hak anggota DPR, Rapat Paripurna juga akan membahas sejumlah agenda legislasi.
Salah satunya, penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang yang merupakan usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI.
Agenda tersebut dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menetapkan RUU tersebut sebagai usul DPR RI.
DPR juga dijadwalkan membahas perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Statistik sebelum dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Sementara itu, Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri untuk meminta penjelasan terkait penegakan hukum atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga akan meminta penjelasan mengenai tindakan atau kegiatan lain yang dilakukan maupun dikendalikan oleh para tersangka dalam perkara penyadapan ilegal atau illegal interception.
About Author
