triggernetmedia.com – Pemerintah Kota Pontianak memperkuat peran 31 kolektor di tingkat kelurahan untuk mengoptimalkan penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia sekaligus penguatan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, kolektor kelurahan menjadi salah satu ujung tombak pemerintah dalam mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah. Mereka tidak hanya dituntut memahami mekanisme perpajakan, tetapi juga mampu membangun komunikasi dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Bahasan saat membuka kegiatan Capacity Building dan Sinergitas Kolektor Kelurahan dalam Optimalisasi Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026 di Meranti Ballroom Lantai 2 Hotel Borneo Pontianak, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti jajaran camat dan lurah se-Kota Pontianak serta 31 kolektor Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
“Saya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini yang diikuti seluruh jajaran camat dan lurah di Kota Pontianak beserta 31 kolektor Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bisa memaksimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak,” ujarnya.
Bahasan menilai, peningkatan penerimaan pajak harus berjalan seiring dengan penguatan koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan lembaga terkait. Kesamaan pemahaman di antara para petugas diharapkan membuat pelaksanaan tugas di lapangan lebih tertib dan efektif.
Menurutnya, penerimaan pajak daerah memiliki kontribusi penting dalam menjaga kemandirian fiskal pemerintah. Dana yang dihimpun dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Data Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak menunjukkan, penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada 2025 mencapai Rp124,87 miliar atau sekitar 22,92 persen dari total penerimaan pokok pajak daerah.
Dari jumlah tersebut, Opsen PKB menyumbang Rp78,26 miliar atau 114,24 persen dari target. Sementara penerimaan Opsen BBNKB mencapai Rp46,62 miliar atau 119,94 persen dari target.
Pada 2026, realisasi hingga 30 Oktober tercatat sebesar Rp71,65 miliar untuk Opsen PKB atau 81,33 persen dari target. Adapun Opsen BBNKB mencapai Rp48,95 miliar atau 82,33 persen dari target. Jika digabungkan, penerimaan kedua jenis opsen tersebut telah mencapai sekitar Rp120,60 miliar.
Penerapan kebijakan opsen pajak daerah sendiri mulai berlaku pada 5 Januari 2025, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Melalui kebijakan ini, penerimaan yang sebelumnya diperoleh dengan mekanisme bagi hasil berubah menjadi penerimaan pajak daerah secara langsung melalui skema opsen.
Untuk menjaga tren penerimaan tersebut, Bahasan menekankan perlunya sinergi lintas instansi. Sejumlah pihak yang diharapkan terus memperkuat kerja sama antara lain Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Polda Kalimantan Barat, Jasa Raharja, dan Bank Kalbar.
Ia juga meminta para kolektor mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dengan sungguh-sungguh agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas di wilayah masing-masing.
“Harapan saya, bapak dan ibu yang hadir dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, sekaligus memperkuat sinergi yang selama ini telah terbangun,” katanya.
Bahasan menambahkan, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak membutuhkan dukungan penerimaan daerah yang kuat dan berkelanjutan untuk menunjang pembangunan serta penataan kota. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga perlu terus didorong.
“Mudah-mudahan dengan sinergi yang terus terjaga, penerimaan daerah dapat semakin optimal sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kota Pontianak yang berkelanjutan,” pungkasnya.











