triggernetmedia.com – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mempertanyakan keberadaan hampir 300 alat sadap yang disebut pernah dibeli dan dikaitkan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang akan didalami Sahroni dalam rapat kerja khusus Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Sahroni mengaku ingin melihat secara langsung perangkat penyadapan tersebut sekaligus meminta penjelasan mengenai keberadaannya.
“Yang pertama saya mau tanya, itu alat sadap ada di mana? Pengin lihatlah. Karena yang saya tahu, banyak sekali beli alat sadap. Alat sadapnya itu kalau enggak salah hampir 300-an. Nah, itu ke mana dan kita mau lihat. Saya mau tanya itu,” kata Sahroni kepada wartawan sebelum rapat.
Selain mempertanyakan keberadaan perangkat tersebut, Sahroni juga ingin menggali lebih jauh dugaan aktivitas penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Ia mempertanyakan apakah aktivitas tersebut memiliki keterkaitan dengan dugaan konspirasi politik yang bertujuan menjatuhkan negara.
“Sejauh mana geng LSP melakukan penyadapan, apakah ini berafiliasi untuk kepentingan konspirasi politik, untuk menjatuhkan negara, bukan seseorang lagi loh, menjatuhkan negara? Nah, itu yang nanti kita tanya,” ujarnya.
Sahroni juga menduga terdapat sejumlah pihak yang bekerja sama dalam rangkaian aktivitas tersebut. Menurut dia, kelompok yang dimaksud diduga memiliki tujuan politik tertentu yang ingin dicapai secara bersama-sama.
“Saya bisa pastikan bahwa mereka berkelompok, bersindikat untuk melakukan satu tujuan agar bisa menjadikan bergeming secara politik,” tuturnya.
“Nah, ini mereka bersama-sama, jadi berkonspirasi agar mencapai tujuan politik yang dia mau,” sambung Sahroni.
Melalui rapat kerja khusus tersebut, Sahroni berharap Kapolri dapat memberikan penjelasan atas berbagai pertanyaan terkait dugaan penyadapan ilegal. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah keberadaan hampir 300 perangkat penyadapan serta dugaan tujuan penggunaannya dalam perkara tersebut.










