triggernetmedia.com – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan mekanisme penyadapan yang sah di lingkungan Polri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Ia menegaskan, setiap tindakan penyadapan harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Suyudi menjelaskan, ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Monitoring Center Polri. Berdasarkan aturan itu, proses penyadapan harus diawali dengan permintaan tertulis dari penyidik yang dilengkapi dokumen pendukung serta persetujuan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, petugas dapat melakukan provisioning, yakni memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem penyadapan. Dengan demikian, proses tersebut tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan perintah tanpa melalui verifikasi administrasi.
Suyudi juga menekankan bahwa data hasil penyadapan hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan penyidikan yang sah. Sementara itu, pemusnahan data harus mengikuti prosedur dan dibuatkan berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Namun, dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama tiga pejabat Polri lainnya, Suyudi mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan dari mekanisme tersebut.
Penyimpangan yang dimaksud antara lain penerbitan perintah penyadapan tanpa permintaan dari penyidik, proses provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, hingga penghapusan data elektronik.
Sebelumnya, dalam rapat yang sama, Suyudi juga memaparkan lima tahapan yang diduga menjadi bagian dari modus penyadapan ilegal. Kelima tahapan itu meliputi pemberian perintah, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil, dan penghapusan data.
Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut dugaan rantai perintah tersebut bermula dari Listyo Sigit melalui mantan Kadiv TIK Polri Slamet Uliandi. Instruksi itu kemudian disebut diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta.
Perintah penyadapan diduga disampaikan secara lisan maupun melalui WhatsApp tanpa disertai surat permintaan penyidik atau laporan polisi. Dugaan penyimpangan tersebut kini menjadi bagian dari penanganan perkara penyadapan ilegal yang dipaparkan Kapolri di hadapan Komisi III DPR RI.
About Author
