triggernetmedia.com – Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui edukasi berkelanjutan, perluasan akses layanan keuangan, serta penguatan kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan industri jasa keuangan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan, kemudahan akses terhadap produk keuangan perlu diimbangi dengan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, risiko, serta tata cara penggunaannya secara aman dan bertanggung jawab.
“Sekarang akses keuangan semakin luas dan produknya semakin beragam. Yang perlu kita pastikan adalah masyarakat memahami manfaat, risiko dan cara menggunakan produk keuangan dengan benar,” ujarnya usai peluncuran Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Gaia Mall, Jumat (30/10/2026).
Edi menjelaskan, Pemkot Pontianak bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus menjalankan berbagai program edukasi yang menyasar beragam kelompok masyarakat, mulai dari pelajar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga masyarakat umum.
Menurutnya, perluasan akses keuangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan lebih cermat dalam memilih produk keuangan dan terhindar dari penipuan, investasi ilegal, maupun layanan keuangan yang tidak sesuai kebutuhan.
“Jangan sampai masyarakat sudah menggunakan berbagai produk keuangan, tetapi belum memahami risikonya. Karena itu edukasi harus terus dilakukan,” katanya.
Penguatan literasi keuangan juga dilakukan melalui digitalisasi pelayanan di lingkungan Pemkot Pontianak. Berbagai transaksi daerah, termasuk pembayaran pajak, terus diarahkan menggunakan kanal non-tunai untuk memudahkan masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan layanan keuangan digital.
Meski demikian, Edi mengingatkan bahwa transaksi digital harus disertai kewaspadaan terhadap keamanan data pribadi. Masyarakat perlu memahami cara melindungi informasi pribadi dan mengenali potensi penipuan yang memanfaatkan layanan digital.
“Masyarakat harus tahu bagaimana menjaga data pribadi, tidak mudah memberikan OTP dan tidak mudah percaya tawaran investasi maupun pinjaman yang tidak jelas,” jelasnya.
Upaya Pemkot Pontianak tersebut mendapat apresiasi dari OJK Kalimantan Barat. Kepala OJK Kalbar Rochma Hidayati menyebut Kota Pontianak sebagai kota dengan capaian terbaik dalam pelaksanaan program TPAKD di wilayah Kalimantan.
“Untuk tingkat kota, ada sembilan kota di wilayah Kalimantan. Apresiasi kepada Bapak Edi Rusdi Kamtono, Pontianak terbaik di seluruh wilayah Kalimantan,” ujarnya.
Rochma menjelaskan, kinerja TPAKD di Kalimantan Barat secara umum juga menunjukkan hasil positif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2025, realisasi capaian agregat rata-rata TPAKD Kalbar mencapai 135 persen. Seluruh 14 kabupaten/kota di provinsi tersebut tercatat memiliki capaian di atas 100 persen.
Namun, peningkatan akses keuangan masih perlu diimbangi dengan pemahaman masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, tingkat literasi keuangan Kalimantan Barat tercatat sebesar 70,61 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 69,57 persen.
Sementara itu, indeks inklusi keuangan Kalbar mencapai 92,72 persen, sedikit di bawah angka nasional sebesar 93,61 persen. Perbedaan capaian tersebut menjadi perhatian bersama agar masyarakat tidak hanya mudah mengakses layanan keuangan, tetapi juga memahami cara memanfaatkannya secara tepat.
Ia menilai kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan perlu terus diatasi. Sebab, masyarakat yang telah menggunakan produk keuangan tanpa memahami manfaat dan risikonya berpotensi menjadi sasaran penipuan maupun praktik keuangan ilegal.
“Kalau inklusi tinggi tetapi literasinya tertinggal, di situlah ada celah terjadinya penipuan, investasi ilegal maupun pinjaman yang tidak dipahami dengan baik,” katanya.
Di sektor pendidikan, OJK juga mencatat sekitar 95,4 persen pelajar di Kalimantan Barat telah memiliki rekening Simpanan Pelajar. Angka tersebut berada di atas target nasional sebesar 91 persen.
“Tujuan akhirnya adalah masyarakat semakin cakap mengelola keuangan, semakin mudah mengakses layanan yang legal dan aman, serta semakin terlindungi dari risiko keuangan,” pungkasnya.
About Author
