triggernetmedia.com – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irene Yusiana Roba meminta agar setiap skema kerja sama perdagangan internasional dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha di dalam negeri. Menurutnya, kesepakatan perdagangan bebas harus membuka peluang ekonomi tanpa mengancam keberlangsungan UMKM, termasuk lebih dari 10 ribu pelaku usaha di Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
Irene menegaskan, diplomasi parlemen perlu memastikan setiap kesepakatan internasional memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, perlu ada pertimbangan matang sebelum Indonesia menyepakati skema perdagangan yang berpotensi memengaruhi daya saing pelaku usaha lokal.
“Komitmen BKSAP adalah memastikan setiap kesepakatan dalam forum internasional memberikan dampak positif yang tepat sasaran. Kita masyarakat ASEAN harus benar-benar berhati-hati dalam menentukan skema perdagangan bebas sehingga tidak menggerus pelaku UMKM,” ujar Irene dalam kegiatan BKSAP Day bertema Diplomasi Parlemen sebagai Strategi Menjembatani Potensi Daerah Menuju Pasar Global di Toba, Sumatera Utara, Senin (26/10/2026).
Menurut politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut, BKSAP DPR RI mempunyai posisi strategis dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses diplomasi internasional. Peran ini dijalankan melalui pendekatan second track diplomacy, yakni diplomasi parlemen yang membawa kepentingan rakyat ke dalam berbagai forum dan proses perumusan kebijakan.
“Diplomasi parlemen adalah diplomasi rakyat yang berarti kita membela sungguh-sungguh kepentingan rakyat dan menghasilkan peraturan yang berdampak langsung,” katanya.
Irene menyebut, potensi ekonomi Kabupaten Toba perlu didorong agar mampu menjangkau pasar internasional. Namun, upaya tersebut harus disertai pemahaman mengenai kondisi pelaku usaha di daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada perluasan pasar, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap UMKM.
Dalam hal ini, kegiatan BKSAP Day menjadi sarana bagi DPR RI untuk menyerap aspirasi masyarakat dan mengidentifikasi persoalan yang dihadapi daerah. Berbagai masukan tersebut akan dihimpun sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan kerja sama internasional maupun penyusunan regulasi di DPR RI.
“Kita melakukan penyerapan aspirasi di setiap daerah, sehingga bisa kita rangkum untuk dibahas dalam forum-forum internasional ataupun pembuatan kebijakan dan undang-undang di DPR RI. Dengan demikian, kita bisa melihat persoalan secara holistik,” pungkas Irene.
Ia berharap, diplomasi parlemen dapat menjadi penghubung antara potensi ekonomi daerah dan peluang pasar global. Dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat sejak awal, kebijakan perdagangan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlangsungan usaha masyarakat.
About Author
