triggernetmedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 kategori TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 yang berlangsung di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kegiatan yang dibuka Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto itu mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Ia menyebut capaian itu merupakan hasil kerja sama pemerintah daerah, regulator sektor keuangan, dan masyarakat dalam mendorong perluasan akses layanan keuangan.
“Alhamdulillah, Kalimantan Barat berhasil menjadi yang terbaik di wilayah Kalimantan. Penghargaan ini merupakan hasil kerja sama semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada OJK Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan bimbingan, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar, serta masyarakat yang turut mendukung upaya ini,” ungkap Norsan.
Menurutnya, penghargaan tersebut harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas program inklusi keuangan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Dorong Akses Pembiayaan UMKM hingga Pelosok Desa
Norsan menegaskan bahwa perluasan akses keuangan menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.
Ia menyambut baik arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat pemerataan layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pembiayaan.
Perhatian pemerintah daerah, menurutnya, perlu diarahkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta kelompok usaha masyarakat.
Kemudahan memperoleh pembiayaan formal diharapkan dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber pinjaman yang berisiko.
Norsan mengingatkan bahwa keberhasilan program TPAKD tidak cukup hanya diukur melalui penghargaan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat nyata.
“Setelah meraih penghargaan ini, kerja kita justru harus semakin keras. Jangan sampai masyarakat masih terjerat rentenir karena kesulitan mengakses modal. Program KUM Peduli Kredit Melawan Rentenir yang telah kita luncurkan bersama Bank Kalbar dan Jamkrida harus benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke desa-desa di 14 kabupaten/kota,” pesannya.
KUM Peduli Jadi Salah Satu Upaya Melawan Rentenir
Program KUM Peduli Kredit Melawan Rentenir menjadi salah satu upaya yang didorong Pemprov Kalbar untuk memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan melalui lembaga keuangan formal.
Program yang diluncurkan bersama Bank Kalbar dan Jamkrida tersebut diharapkan dapat menjangkau pelaku usaha kecil yang membutuhkan tambahan modal.
Norsan menilai keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama bagi masyarakat yang menjalankan usaha berskala mikro.
Karena itu, ia meminta agar pelaksanaan program tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di desa-desa pada seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
Menurutnya, perluasan jangkauan program menjadi penting agar kesempatan memperoleh modal usaha semakin merata.
Perkuat Literasi Keuangan dan Digitalisasi UMKM
Selain pembiayaan, Gubernur Kalbar juga menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan dan percepatan digitalisasi kegiatan usaha.
Upaya tersebut diperlukan agar masyarakat tidak hanya memperoleh akses layanan keuangan, tetapi juga mampu menggunakannya secara tepat dan bertanggung jawab.
Salah satu langkah yang didorong adalah pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mendukung transaksi nontunai di kalangan pelaku UMKM.
Pemprov Kalbar juga mendorong fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal sebagai bagian dari penguatan legalitas serta pengembangan usaha masyarakat.
Norsan menilai berbagai program tersebut perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan tata kelola yang baik dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Ini bukan soal piala, tetapi soal keadilan ekonomi. Saya ingin memastikan ekonomi kerakyatan Kalbar tumbuh tangguh, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat. Mari kita perkuat kolaborasi dan literasi keuangan agar semakin banyak warga Kalbar memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal,” tegasnya.
Penghargaan Jadi Motivasi Perkuat Ekonomi Kerakyatan
Norsan berharap penghargaan TPAKD Award 2026 menjadi momentum bagi Pemprov Kalbar untuk terus memperbaiki pelaksanaan program perluasan akses keuangan.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat perlu terus diperkuat.
Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan program inklusi keuangan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
Dengan semakin luasnya akses pembiayaan dan meningkatnya literasi keuangan, pemerintah daerah berharap peluang pengembangan usaha masyarakat juga semakin terbuka.
“Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja bersama. Semoga ikhtiar ini membawa keberkahan bagi Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Pemprov Kalbar untuk melanjutkan upaya pemerataan akses layanan keuangan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
About Author
