triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menekankan pentingnya penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal diminta meningkatkan sinergi agar berbagai potensi ekonomi dapat dikembangkan secara optimal.
Hal tersebut disampaikan Ria Norsan dalam kegiatan coffee morning bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan sejumlah instansi terkait di Balai Petitih, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.
Dalam arahannya, Ria Norsan menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur melalui peningkatan angka statistik. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
Untuk mencapai hal tersebut, ia mendorong penguatan berbagai sektor potensial yang menjadi penopang perekonomian daerah, mulai dari pertanian, perkebunan, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pariwisata.
Pengembangan sektor-sektor tersebut, lanjutnya, harus didukung kebijakan yang tepat sasaran, kemudahan pelayanan birokrasi, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah dan pemangku kepentingan.
“Pertumbuhan ekonomi Kalbar menunjukkan tren yang positif. Namun, kita tidak boleh cepat puas. Sektor-sektor penggerak utama harus terus didukung agar manfaat pertumbuhan dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ria Norsan juga meminta seluruh OPD lebih proaktif dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Ia menilai, kerja sama antarlembaga menjadi faktor penting untuk memastikan program pembangunan ekonomi berjalan selaras dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Gubernur turut memaparkan sejumlah indikator makroekonomi Kalimantan Barat yang menunjukkan perkembangan positif.
Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat mencapai 5,39 persen, melampaui sasaran yang sebelumnya ditetapkan pada kisaran 4,91 hingga 5,30 persen.
Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp56,98 juta. Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 5,97 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 72,09.
Memasuki 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada kisaran 5,19 hingga 6,18 persen.
Hingga triwulan II 2026, pertumbuhan ekonomi Kalbar secara kumulatif atau cumulative-to-cumulative (c-to-c) tercatat sebesar 5,61 persen.
Capaian tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat sektor produktif dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan.
Selain pertumbuhan ekonomi, Ria Norsan memberikan perhatian terhadap stabilitas harga bahan kebutuhan pokok yang memiliki pengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat.
Ia meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota guna mengantisipasi gejolak harga serta menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
Menurutnya, pengendalian inflasi harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi agar peningkatan aktivitas usaha dapat berjalan seiring dengan terjaganya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Di sisi lain, Gubernur juga menekankan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Penguatan sektor pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta produktivitas tenaga kerja dinilai perlu mendapat perhatian agar masyarakat Kalimantan Barat memiliki kemampuan dan daya saing yang semakin baik.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemprov Kalbar berharap berbagai sasaran pembangunan ekonomi dapat tercapai secara optimal.
Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada sektor atau wilayah tertentu, tetapi memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat di seluruh Kalimantan Barat.











