triggernetmedia.com – Pemerintah menyatakan menghormati aksi protes Greenpeace Indonesia yang membentangkan spanduk di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Aksi tersebut dinilai sebagai bagian dari kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, termasuk menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak krisis iklim dan meningkatnya biaya hidup.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Syahganda Nainggolan, mengatakan persoalan lingkungan dan tekanan ekonomi masyarakat menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pemerintah terus berupaya menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan lingkungan sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden,” ujar Syahganda dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).
Syahganda menjelaskan, salah satu langkah pemerintah dalam menghadapi ancaman krisis iklim adalah memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menyebut Presiden Prabowo memberikan perhatian langsung terhadap penanganan karhutla, termasuk mengarahkan tambahan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar bagi tujuh provinsi serta 35 kabupaten/kota yang terdampak.
Selain penguatan penanganan di lapangan, pemerintah juga mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Bahkan, menurut Syahganda, Presiden Prabowo meminta agar sanksi terhadap pelaku diperberat, termasuk mempertimbangkan penggolongan tindakan pembakaran hutan dan lahan sebagai bentuk terorisme ekologi.
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp26,34 Triliun
Di sisi lain, Syahganda menegaskan pemerintah juga berupaya melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan biaya hidup yang dipengaruhi dinamika ekonomi global.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah paket stimulus ekonomi semester II 2026 dengan total anggaran mencapai Rp26,34 triliun.
Paket stimulus tersebut mencakup penyaluran bantuan beras sebanyak 10 kilogram kepada 33,24 juta penerima manfaat sebagai bagian dari upaya meringankan beban pengeluaran rumah tangga.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) serta memperkuat pasokan beras di pasar.
“Kemudian harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan,” imbuh Syahganda.
Menurutnya, tambahan pasokan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diharapkan mampu menekan potensi lonjakan harga kebutuhan pokok.
Sementara itu, kebijakan mempertahankan harga BBM hingga akhir 2026 ditujukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi pengeluaran sehari-hari.
Ajak Greenpeace Berikan Masukan
Lebih lanjut, Syahganda mengakui bahwa upaya mengatasi krisis iklim dan menjaga daya beli masyarakat tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.
Ia menilai kedua persoalan tersebut membutuhkan kebijakan yang berkesinambungan, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan berbagai elemen masyarakat.
Karena itu, pemerintah menyatakan terbuka terhadap kritik, masukan, maupun rekomendasi dari organisasi masyarakat sipil, termasuk Greenpeace Indonesia.
Syahganda berharap Greenpeace dapat terus menyampaikan data dan rekomendasi terkait persoalan lingkungan serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sebagai bahan evaluasi bagi kementerian dan lembaga terkait.
“Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan,” pungkas Syahganda.
About Author
