triggernetmedia.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi menembus 10 persen apabila sektor pertanian dan hilirisasi menjadi prioritas pembangunan.
Menurut Rachmat, pengembangan kedua sektor tersebut dapat menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Ia mencontohkan Vietnam yang dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, pengolahan hasil produksi, hingga ekspor.
Rachmat mengatakan, Indonesia dapat menerapkan strategi serupa agar target pertumbuhan ekonomi tidak hanya mencapai 8 persen, sebagaimana menjadi sasaran pemerintah, tetapi juga berpeluang melampaui angka tersebut.
“Kenapa Vietnam bisa tumbuh sampai di atas 10 persen? Karena pertanian mereka didorong dan ditumbuhkan mulai dari on-farm-nya, processing-nya, sampai ekspornya. Kalau itu bisa dikerjakan, maka pertumbuhan ekonomi kita bukan saja 8 persen, tapi bisa di atas 10 persen,” kata Rachmat dalam acara peluncuran Dashboard Indeks Akses Keuangan di Daerah (IKAD) yang dipantau secara virtual, Senin (19/10/2026).
Ia juga menyinggung pengalaman Indonesia pada era Orde Baru, khususnya pada 1970-an hingga 1980-an, ketika pertumbuhan ekonomi nasional pernah mencapai dua digit. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari penguatan sektor pertanian dan pengembangan industri pengolahan yang mampu meningkatkan nilai tambah komoditas.
Rachmat menilai, pengembangan sektor pertanian dari proses produksi hingga pengolahan dan pemasaran dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Strategi tersebut juga dinilai berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan melalui peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
“Dengan begitu maka inklusi keuangan sekaligus dua, pertumbuhan dari hal yang mendasar dan pertumbuhan dari nilai tambah yang kita bisa dapatkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Rachmat menanggapi pandangan yang menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen terlalu tinggi. Menurutnya, besaran pertumbuhan ekonomi perlu dilihat dari dampak yang dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Ia menjelaskan, peningkatan pendapatan dalam persentase yang sama dapat memberikan dampak berbeda bagi masyarakat berdasarkan tingkat penghasilan mereka. Sebagai contoh, masyarakat dengan pendapatan Rp5 juta per bulan hanya memperoleh tambahan Rp1 juta jika pendapatannya meningkat 20 persen.
“Buat mereka amat sangat kurang. Nah sekarang kita bagaimana melakukan pertumbuhan yang merata tanpa kesenjangan,” katanya.
Rachmat menegaskan, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan angka secara nasional, tetapi juga harus disertai pemerataan kesejahteraan. Menurutnya, kesenjangan yang melebar berisiko memicu gejolak sosial, meskipun suatu negara mencatat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang tinggi.
Ia mengingatkan pemerintah agar menjadikan pengalaman negara lain sebagai pelajaran dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.
“Kita tidak ingin negara kita seperti negara-negara yang baru saja terjadi looting, terjadi riot. Kita belajar dari mereka. Pertumbuhannya tinggi, kesejahteraannya tinggi, tetapi tidak merata. Karena itu yang dijarah adalah kawasan-kawasan yang eksklusif,” tuturnya.
Karena itu, Rachmat menekankan pentingnya strategi pembangunan yang menggabungkan penguatan sektor pertanian, hilirisasi, dan pemerataan hasil pertumbuhan. Dengan pendekatan tersebut, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya meningkat, tetapi juga dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
About Author
