triggernetmedia.com – Survei terbaru Parameter Politik Indonesia (PPI) menunjukkan sebanyak 67 persen masyarakat percaya pemerintah mampu menjalankan tugas dengan baik. Meski tingkat kepercayaan publik tergolong tinggi, sejumlah persoalan masih menjadi perhatian, terutama kemiskinan, mahalnya harga kebutuhan pokok, korupsi, dan sulitnya memperoleh pekerjaan.
Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menjelaskan, tingkat kepercayaan tersebut terdiri dari 0,9 persen responden yang menyatakan sangat percaya dan 66,1 persen yang menyatakan percaya terhadap kemampuan pemerintah.
Sementara itu, sebanyak 18,8 persen responden menyatakan tidak percaya dan 5,6 persen sangat tidak percaya. Adapun 8,6 persen lainnya menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Adi mengatakan, hasil survei memperlihatkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berjalan beriringan dengan harapan masyarakat agar berbagai persoalan mendasar segera ditangani. Masalah kemiskinan dan kondisi ekonomi menjadi perhatian utama, diikuti mahalnya harga sembako, korupsi, keterbatasan lapangan kerja, serta penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum merata.
Selain persoalan ekonomi dan kesejahteraan, masyarakat juga menyoroti kondisi infrastruktur, khususnya jalan rusak yang masih ditemukan di berbagai wilayah.
“Ini adalah sejumlah top of mind dari masalah-masalah penting yang menurut responden yang kita wawancara beberapa waktu yang lalu, mulai dari soal kemiskinan, kemudian harga sembako yang dinilai mahal, korupsi, dan seterusnya dan seterusnya,” kata Adi dalam pemaparan hasil survei secara daring, Minggu (18/10/2026).
Menurut Adi, memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk memperbaiki sektor-sektor yang masih mendapat sorotan publik.
Di sisi lain, survei PPI juga mengidentifikasi sejumlah program pemerintah yang mendapat penilaian positif dari masyarakat. Program tersebut meliputi bantuan sosial, Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski menuai pro dan kontra, MBG masih masuk dalam tiga program prioritas pemerintah yang dinilai baik oleh publik. Masyarakat juga memberikan penilaian positif terhadap program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, pemeriksaan kesehatan gratis, serta program di bidang pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan.
Adi menambahkan, pemberian beasiswa, pembangunan infrastruktur, dan upaya pemberantasan korupsi turut masuk dalam daftar program yang mendapat apresiasi masyarakat.
“Ini adalah sektor dan program-program pemerintah yang dinilai paling bagus, termasuk juga adalah soal pemberian beasiswa dan pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan muncul kembali yaitu adalah soal bagaimana pemberantasan korupsi yang dinilai cukup memberikan harapan karena pemberantasannya cukup masif dan dinilai telah menyelamatkan begitu banyak aset-aset negara,” tutur Adi.
Selain mengukur tingkat kepercayaan, PPI mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 65,4 persen. Angka tersebut terdiri dari 6,8 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 58,6 persen yang menyatakan puas.
Sebaliknya, sebanyak 25,7 persen responden mengaku tidak puas dan 6,8 persen menyatakan sangat tidak puas. Sementara itu, 2,1 persen responden memilih jawaban tidak tahu atau tidak menjawab.
PPI juga memetakan sejumlah faktor yang memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Responden yang merasa puas antara lain menilai bantuan sosial semakin banyak, mengapresiasi penangkapan sejumlah koruptor, serta melihat adanya pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Adapun ketidakpuasan publik terutama dipengaruhi kondisi ekonomi yang dianggap semakin sulit, bantuan sosial yang dinilai kurang atau tidak tepat sasaran, serta anggapan bahwa kebutuhan masyarakat kecil belum mendapat perhatian memadai.
Persoalan korupsi dan nepotisme, termasuk berbagai masalah dalam pelaksanaan program pemerintah, juga menjadi faktor yang memengaruhi penilaian negatif sebagian responden.
Dalam pelaksanaannya, survei PPI menggunakan kerangka sampel PSU berdasarkan data kelurahan dan jumlah pemilih pada Pemilu 2024 yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Responden merupakan penduduk berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Stratifikasi sampel dilakukan berdasarkan jenis kelamin dan agama. Survei menargetkan 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi, 116 kabupaten/kota, 120 kecamatan, serta 120 desa atau kelurahan.
Wawancara tatap muka berlangsung pada 26 September hingga 6 Oktober 2026. Survei tersebut memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sebesar 2,83 persen.
Untuk menjaga akurasi dan reliabilitas data, PPI melakukan pemeriksaan terhadap 50 persen dari total responden, atau lima responden untuk setiap surveyor.
About Author
