triggernetmedia.com – Pemerintah Kota Pontianak bersama Komisi V DPR RI mendorong percepatan penanganan persoalan air baku serta penguatan infrastruktur transportasi melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Sejumlah agenda strategis dibahas dalam pertemuan yang melibatkan Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, jajaran balai kementerian terkait, serta perangkat daerah provinsi dan kota.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, persoalan air baku menjadi salah satu prioritas pembahasan, terutama setelah intrusi air laut pada musim kemarau lalu memengaruhi kualitas air baku yang digunakan Perumda Air Minum.
“Tadi kita membahas masalah air baku PDAM yang ketika musim kemarau mengalami intrusi air asin. Kita bahas solusi jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang,” ujarnya usai menerima kunjungan kerja anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026).
Menurut Edi, pertemuan tersebut menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi dan menyusun penanganan secara terpadu. Berbagai alternatif solusi akan dikaji lebih lanjut agar dapat ditentukan langkah yang paling efektif dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
“Insya Allah kita sudah satu meja dan satu persepsi. Persoalan air baku ini tetap harus menjadi prioritas dan nanti akan kita detailkan lagi secara teknis,” katanya.
Selain mengatasi persoalan kualitas air baku, Pemkot Pontianak juga mendorong peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di wilayah Pontianak Utara. Upaya ini dinilai penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seiring perkembangan kawasan, termasuk mendukung operasional Sekolah Rakyat.
“Kita juga akan menambah kapasitas di Pontianak Utara. Ini menunjang Sekolah Rakyat dan kebutuhan pelayanan air bersih di kawasan sekitarnya,” jelas Edi.
Pembahasan bersama Komisi V DPR RI turut mencakup peningkatan kapasitas jalan nasional dan penanganan kemacetan. Salah satu upaya yang didorong ialah optimalisasi geometrik jalan pada koridor Simpang Garuda hingga Simpang 28 Oktober.
Edi menegaskan, penataan jalan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan fasilitas pendukung, seperti trotoar, turap, penerangan jalan, dan sarana bagi pejalan kaki.
“Geometrik jalan nasional perlu kita optimalkan supaya kemacetan bisa semakin berkurang. Kita juga ingin trotoar yang baik, penerangan jalan, dan fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, Pemkot Pontianak juga mendorong pengembangan jaringan jalan yang dapat mengalihkan kendaraan berat agar tidak seluruhnya melintasi pusat kota. Rencana tersebut mencakup pembangunan jalan tol atau highway menuju kawasan Kijing dan pantai utara, serta pembangunan Jembatan Kapuas III.
“Ini bagian dari upaya mengurangi kepadatan angkutan berat yang masuk ke Kota Pontianak,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie menilai persoalan ketersediaan air tawar di Pontianak membutuhkan kajian mendalam. Menurutnya, setiap alternatif penanganan, baik pembangunan waduk maupun perpanjangan jaringan pipa, memiliki karakteristik dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan.
“Masalah kelangkaan air tawar ini cukup ramai dibicarakan. Apakah membangun waduk, apakah memperpanjang pipa, dan sebagainya. Setelah kita bahas, tentu masing-masing pilihan perlu dikaji lebih dalam,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi sumber air di Pontianak berbeda dengan daerah yang memperoleh pasokan air dari kawasan pegunungan. Ketergantungan pada curah hujan dan kondisi sungai membuat wilayah ini rentan terhadap intrusi air laut, terutama ketika kemarau berlangsung panjang dan curah hujan di wilayah hulu berkurang.
“Kalau kemarau panjang dan hujan di hulu berkurang, air asin akan semakin masuk. Karena itu kita akan kaji mana solusi yang paling tepat untuk dilakukan,” katanya.
Syarif menegaskan, koordinasi lintas pemerintahan menjadi faktor penting agar berbagai rencana yang dibahas dapat ditindaklanjuti secara konkret. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan kebutuhan daerah dengan dukungan pemerintah pusat melalui kementerian dan balai terkait.
“Hari ini kita duduk bersama untuk menyamakan persepsi antara pusat, provinsi, dan kota. Ada pemerintah daerah dan ada balai sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Ia berharap hasil pertemuan dapat ditindaklanjuti melalui kajian teknis, penetapan skala prioritas, dan penyusunan tahapan pelaksanaan, termasuk dukungan anggaran sesuai kewenangan masing-masing pihak.
“Yang penting sekarang persepsinya sudah sama. Tinggal kita lanjutkan dengan kajian teknis, penentuan prioritas dan tahapan pelaksanaannya,” pungkas Syarif.
Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kota Pontianak diharapkan dapat mempercepat penyusunan solusi berkelanjutan untuk menjaga ketersediaan air baku, meningkatkan pelayanan air bersih, serta memperkuat konektivitas dan kelancaran transportasi di Kota Pontianak.
About Author
