triggernetmedia.com – Realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp494,3 triliun hingga September 2026. Jumlah tersebut telah mencapai 59,4 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi tersebut masih sesuai dengan rencana pembiayaan pemerintah. Ia menegaskan, pengelolaan utang dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran serta keberlanjutan fiskal.
“Pembiayaan utang, terjaga on track,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, dikutip Selasa (13/10/2026).
Dari total pembiayaan tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) masih menjadi sumber utama. Pembiayaan SBN secara neto tercatat sebesar Rp497,5 triliun atau 62,2 persen dari target APBN 2026 yang mencapai Rp799,5 triliun.
Di sisi lain, pembiayaan melalui pinjaman secara neto mencatatkan angka negatif Rp3,2 triliun. Realisasi ini berbeda dari target pembiayaan pinjaman neto yang ditetapkan sebesar Rp32,7 triliun dalam APBN tahun ini.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025, pembiayaan melalui SBN mengalami peningkatan dari Rp471,4 triliun menjadi Rp497,5 triliun pada 2026.
Sebaliknya, pembiayaan utang melalui pinjaman mengalami penurunan. Pada 2025, pembiayaan pinjaman neto tercatat sebesar Rp31,5 triliun, sedangkan pada September 2026 angkanya berada di posisi negatif Rp3,2 triliun.
Suahasil menuturkan, pemerintah terus memantau perkembangan pasar SBN dan situasi ekonomi global sebelum mengambil keputusan terkait penerbitan surat utang. Kondisi pasar menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan waktu dan besaran penerbitan.
Menurutnya, pemerintah perlu menjaga kehati-hatian dalam menerbitkan SBN, sekaligus memanfaatkan momentum ketika kondisi pasar mendukung.
“Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik. Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit,” jelasnya.
Pendekatan tersebut mencerminkan strategi pemerintah dalam menyesuaikan pembiayaan dengan dinamika pasar keuangan, sembari memastikan kebutuhan pendanaan APBN tetap terakomodasi.
About Author
