triggernetmedia.com – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan perlunya pembenahan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan untuk memperkuat pengawasan terhadap barang impor ilegal.
Pembenahan tersebut akan diarahkan pada tiga aspek utama, yakni kualitas sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi, dan perbaikan cara kerja. Ketiganya dinilai perlu berjalan beriringan agar pengawasan semakin efektif tanpa menghambat aktivitas perdagangan.
Suahasil mengatakan, SDM menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas pengawasan. Menurut dia, petugas yang berada di lapangan harus memiliki integritas, disiplin, serta kompetensi yang memadai.
“Nomor satu, yang paling penting adalah sumber daya manusia. Tidak mungkin membersihkan kalau yang membersihkan itu tidak bersih,” kata Suahasil dalam konferensi pers Penindakan Impor Ilegal Beras, Garam, dan Balpres di Kantor Bea Cukai, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Ia meminta seluruh petugas Bea Cukai memastikan setiap tugas dilakukan secara tertib dan sesuai aturan. Pemerintah juga akan memastikan regulasi dapat mendukung petugas dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Kita akan memastikan bahwa aturan yang ada bisa mendukung Anda melakukan hal tersebut. Jadi nomor satu, saya selalu percaya nomor satu adalah orangnya, orangnya mesti berintegritas,” ujarnya.
Setelah penguatan SDM, aspek berikutnya adalah teknologi. Suahasil menilai peningkatan volume dan kompleksitas arus barang impor membuat pengawasan tidak cukup jika hanya mengandalkan pemeriksaan secara manual.
Karena itu, petugas Bea Cukai didorong memanfaatkan teknologi, termasuk perangkat X-ray, serta sistem yang dapat memberikan peringatan ketika ditemukan indikasi ketidaksesuaian dalam dokumen impor.
Suahasil mencontohkan perubahan kode HS (Harmonized System Code) atau jenis barang dalam pemberitahuan impor dapat menjadi salah satu indikator yang perlu ditindaklanjuti petugas.
“Ini kombinasi antara SDM dengan teknologi dengan sistem. Seperti tadi kita dengarkan salah satu cara melakukan penyelundupan masuk ini adalah dengan mengganti nomor HS (Harmonized System Code), mengganti jenis barang,” jelasnya.
Dengan sistem peringatan tersebut, perubahan yang terdeteksi dapat menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang yang masuk.
Aspek ketiga adalah efisiensi proses kerja. Suahasil menekankan bahwa pengawasan tidak boleh membuat arus barang yang dibutuhkan masyarakat dan dunia usaha menjadi terlalu lama.
Menurutnya, sebagian besar barang yang masuk ke Indonesia dibutuhkan untuk menunjang kegiatan produksi maupun konsumsi. Oleh sebab itu, pengawasan harus tetap memberikan keamanan sekaligus menjaga kelancaran arus barang.
“Nah ketika memfasilitasi ini dilakukan dengan proses bisnis yang baik. Tidak boleh memperlama proses pengawasan, tetapi harus tetap aman,” katanya.
Suahasil menilai perpaduan antara petugas yang berintegritas, teknologi yang mampu mendukung pengawasan, serta proses kerja yang efisien menjadi bagian penting dalam memperkuat kinerja Bea Cukai.
“Karena itu kombinasi dari sumber daya manusia, teknologi, dan cara kerja yang terus kita perbaiki menjadi kunci dari pengawasan yang makin baik ke depannya. Tetap menumbuhkan ekonomi, tetapi juga tetap melindungi masyarakat kita,” jelasnya.
About Author
