triggernetmedia.com – Kuasa hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara dugaan korupsi terkait pembagian kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.
Penasihat hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, menyampaikan keberatan tersebut dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
Menurut Mellisa, kebijakan pembagian kuota haji tambahan yang dipersoalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan keputusan Menteri Agama yang dibuat berdasarkan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Karena itu, pihaknya menilai persoalan tersebut berkaitan dengan keputusan dan kewenangan administratif pemerintahan.
“Tindakan yang dipersoalkan terhadap Yaqut Cholil Qoumas dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama merupakan pelaksanaan fungsi dan kewenangan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019,” ujar Mellisa.
Ia menilai apabila persoalan yang diuji berkaitan dengan sah atau tidaknya keputusan menteri maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan administratif, maka mekanisme pengujiannya seharusnya berada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Kuasa Hukum Soroti Dakwaan KPK
Mellisa juga menyoroti surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK yang disebut turut mendalilkan adanya pelanggaran terhadap UU Administrasi Pemerintahan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Atas dasar itu, pihak Yaqut berpandangan bahwa perkara tersebut memiliki aspek hukum administrasi yang perlu dipisahkan dari perkara tindak pidana korupsi.
Sementara itu, KPK mendakwa Yaqut menerima uang sebesar USD271.500 dalam perkara dugaan korupsi pembagian kuota haji.
Jaksa menyebut Yaqut diduga mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan pada 2023 dan 2024 dengan jemaah yang tidak sesuai mekanisme masa tunggu.
Pengaturan tersebut diduga dilakukan untuk mengakomodasi permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Jaksa juga menduga terdapat penerimaan fee percepatan serta penetapan pembagian kuota haji khusus tambahan 2024 sebesar 50 persen tanpa kajian teknis.
Akibat perbuatan tersebut, Yaqut didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp622,09 miliar berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam perkara yang sama, terdapat tiga terdakwa lainnya, yakni Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesthuri Asrul Aziz Taba, serta mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Perkara tersebut kini masih bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta, dengan pembuktian atas dakwaan dan kewenangan pengadilan menjadi bagian dari proses persidangan.
About Author
