triggernetmedia.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Langkah itu dipertimbangkan setelah penyidik menemukan dugaan penggunaan uang hasil gratifikasi untuk kepentingan pribadi.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penyidik masih mendalami adanya perubahan bentuk aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.
“Ketika memenuhi unsur-unsur TPPU, tentu penyidik dapat menerapkan pasal tersebut. Kita tunggu perkembangan penyidikannya,” kata Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026).
Menurut Taufik, penyidik menemukan dugaan bahwa sebagian uang hasil gratifikasi digunakan untuk merenovasi rumah pribadi Ma’ruf di Gandul, Depok, senilai sekitar Rp1,9 miliar. Selain itu, dana tersebut juga diduga dipakai membiayai resepsi pernikahan anaknya pada November 2020.
Dalam penyidikan, KPK turut menyita sejumlah barang yang diduga berasal dari hasil gratifikasi, antara lain satu unit sepeda motor Harley-Davidson, mobil Jeep Rubicon, gitar senilai sekitar Rp10 juta, sepeda Brompton senilai Rp30 juta, telepon seluler Samsung Z Fold senilai Rp20 juta, serta sejumlah uang tunai.
KPK menduga Ma’ruf menerima komisi sekitar 10 persen dari nilai paket pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI dengan total mencapai sekitar Rp7 miliar.
Selain itu, penyidik menemukan dugaan penerimaan melalui akun trading pada perusahaan pialang dengan nilai sekitar Rp14,4 miliar, serta rekening nominee yang diduga menampung dana sekitar Rp16,4 miliar pada 2021–2022.
Dengan demikian, total gratifikasi yang diduga diterima Ma’ruf mencapai sekitar Rp30 miliar. Menurut KPK, Ma’ruf tidak dapat membuktikan bahwa penerimaan tersebut berasal dari sumber yang sah dan tidak melaporkannya kepada KPK sebagaimana diatur dalam ketentuan gratifikasi.
Atas perkara tersebut, KPK menahan Ma’ruf Cahyono selama 20 hari pertama, terhitung sejak 9 hingga 29 Juli 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
About Author
