triggernetmedia.com – Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dinilai belum mampu menahan laju kenaikan harga beras di pasaran. Minimnya volume beras yang dilepas ke pasar disebut menjadi penyebab utama lemahnya efektivitas program tersebut.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, mengatakan penetrasi beras SPHP ke pasar terus menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi itu membuat dampak intervensi pemerintah terhadap harga beras semakin terbatas.
“Beras SPHP penetrasi pasarnya cenderung menurun. Dari Maret hingga 20 Juni 2026 penjualan beras SPHP hanya 361.667 ton atau sekitar 3.229 ton per hari. Volume penjualan beras SPHP ini menurun dibandingkan tahun lalu. Karena volumenya kecil, dampaknya terhadap harga di pasar pun kecil. Istilah anak muda sekarang: tidak nendang,” kata Khudori, Minggu (28/6/2026).
Menurut Khudori, pemerintah perlu segera mengevaluasi pelaksanaan SPHP untuk mengetahui penyebab menurunnya efektivitas program. Evaluasi tersebut harus mencakup mekanisme distribusi hingga persepsi masyarakat terhadap kualitas beras yang disalurkan.
Isu kualitas beras cadangan pemerintah (CBP) sebelumnya juga mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR bersama Kementerian Pertanian pada 10 Juni 2026. Saat itu, Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto mengungkapkan sekitar 1,3 juta ton dari total 5 juta ton stok beras Bulog telah tersimpan lebih dari satu tahun. Kondisi tersebut dikhawatirkan memengaruhi kualitas beras, termasuk perubahan warna dan penurunan mutu.
Khudori juga menyoroti penyaluran bantuan pangan beras yang belum mencapai target. Hingga 20 Juni 2026, realisasi distribusi baru mencapai 588.843 ton dari target 664.888 ton, sehingga masih terdapat sekitar 76.045 ton yang belum tersalurkan.
“Kalau penjualan beras SPHP dan penyaluran bantuan pangan beras volumenya besar ada peluang harga beras tertekan, setidaknya tertahan tidak naik,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menilai kondisi saat ini menunjukkan sebuah ironi. Harga beras di tingkat ritel terus meningkat, sementara stok CBP di gudang Perum Bulog mencapai sekitar 5,2 juta ton.
Menurut Khudori, pemerintah perlu mempercepat penyaluran stok tersebut agar tidak menimbulkan penyusutan volume, penurunan mutu, maupun kerusakan selama penyimpanan. Langkah itu juga dinilai dapat mengurangi beban biaya penyimpanan sekaligus membantu meredam kenaikan harga beras di pasar.
“Agar stok beras tidak susut volume, turun mutu, dan potensial rusak. Juga agar tak membebani biaya pengelolaan dan penyimpanan. Lebih dari itu, agar tak ada lagi ironi: harga beras terus naik dan penyumbang inflasi saat stok tinggi,” katanya.
About Author
