triggernetmedia.com – Pengamat politik Ray Rangkuti menilai terdapat kemunduran substantif dalam iklim politik Indonesia saat ini. Menurut dia, sejumlah gejala yang muncul memiliki kemiripan dengan kondisi pada era Orde Baru, mulai dari arogansi kekuasaan hingga praktik nepotisme.
Ray mengatakan gejala represif yang terjadi saat ini tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh fakta-fakta politik yang serupa dengan masa lalu.
“Faktor-faktor yang saya sebutkan itu gejala represifnya. Tetapi faktor itu muncul didukung oleh fakta-fakta politik yang kurang lebih sama seperti terjadi pada era Orde Baru, misalnya kecenderungan kekuasaan yang arogan,” kata Ray dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, Minggu (31/5/2026).
Selain arogansi kekuasaan, Ray juga menyoroti praktik nepotisme yang menurutnya terjadi tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di daerah.
“Nepotisme ini enggak hanya terjadi di tingkat nasional, sampai ke daerah juga,” ujarnya.
Ray juga mengkritik kinerja DPR RI yang dinilai semakin kehilangan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Ia bahkan menghidupkan kembali istilah “5D” yang populer pada masa Orde Baru, yakni datang, duduk, diam, dengar, dan duit.
Menurut dia, sebagian anggota DPR saat ini lebih banyak berperan sebagai pembela pemerintah dibandingkan mewakili kepentingan rakyat.
“Semua DPR itu sekarang jauh lebih berfungsi sebagai juru bicara pemerintah dibandingkan juru bicara rakyat,” kata Ray.
Ia mencontohkan bagaimana sejumlah anggota DPR kerap memberikan penjelasan atau klarifikasi atas pernyataan Presiden yang menuai kontroversi, alih-alih menjalankan fungsi kritik dan pengawasan.
Lebih lanjut, Ray menilai politik Indonesia semakin elitis karena keputusan-keputusan penting banyak ditentukan oleh segelintir elite partai politik. Kondisi tersebut, menurut dia, diperparah oleh belum optimalnya peran oposisi di parlemen.
Ia membandingkan situasi saat ini dengan era pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika oposisi dinilai lebih aktif dan kritis terhadap pemerintah.
“Ada partai oposisi seperti PDI Perjuangan dan NasDem. Tetapi kita lihat sekarang belum seperti yang mereka lakukan pada zaman SBY,” ujarnya.











