triggernetmedia.com – Pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farchan, menilai tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia. Sejak tahap pencalonan, kandidat sudah dibebani ongkos besar meski belum tentu maju dalam kontestasi.
“Sejak pilkada langsung digelar pada 2005, biaya politiknya memang sangat tinggi. Ada empat tahapan krusial yang mau tidak mau membuat kandidat mengeluarkan biaya besar,” kata Yusak dalam diskusi bertajuk Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).
Menurut Yusak, beban terbesar sudah muncul pada tahap kandidasi di partai politik. Kandidat harus menyiapkan biaya untuk mendapatkan dukungan partai, terlebih jika harus membangun koalisi. Setelah itu, tahapan kampanye juga membutuhkan dana besar karena luasnya wilayah dan keterbatasan waktu bertemu pemilih.
“Ketika kandidat tidak mampu menjangkau seluruh pemilih secara langsung, muncul jalan pintas berupa politik uang,” ujarnya.
Dalam diskusi yang sama, Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai wacana pilkada tidak langsung kerap dikaitkan dengan efisiensi anggaran. Pilkada melalui DPRD dinilai dapat memangkas banyak tahapan dan biaya pemilihan.
Namun, ia mengingatkan bahwa pilkada tidak langsung berpotensi mengembalikan praktik politik elitis dan transaksi politik. Karena itu, pilkada langsung masih dianggap paling sejalan dengan semangat reformasi.
Sementara itu, pengamat sosial Musni Umar menilai politik uang dalam pilkada langsung telah merusak tatanan sosial masyarakat. Menurutnya, masyarakat menjadi terbiasa menerima uang dari kandidat untuk menentukan pilihan politiknya.
About Author
