triggernetmedia.com – Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengendalikan arus dana haji dan umrah ke luar negeri. Upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar ekonomi haji memberi dampak lebih besar bagi perekonomian nasional.
Hal itu disampaikan Dahnil usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
“Presiden meminta agar dalam penyelenggaraan haji, arus uang keluar negeri ditekan dan arus uang masuk ditingkatkan,” kata Dahnil.
Ia menjelaskan, perputaran ekonomi haji setiap tahun mencapai sekitar Rp40 triliun. Namun, sekitar 80 persen dana tersebut masih mengalir ke luar negeri. Pemerintah pun menargetkan penurunan cash outflow hingga 50 persen, disertai peningkatan cash inflow dalam porsi yang sama.
Salah satu strategi yang dibahas adalah optimalisasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam transaksi jemaah di Arab Saudi. Dengan skema tersebut, transaksi tetap menggunakan rupiah meski dilakukan di luar negeri.
“Dengan QRIS, transaksi tetap rupiah dan dananya bisa kembali ke dalam negeri,” ujar Dahnil.
Selain itu, pemerintah juga membahas penguatan sektor pariwisata dengan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan Arab Saudi ke Indonesia. Menurut Dahnil, jumlah jemaah haji dan umrah dari Indonesia ke Arab Saudi tidak sebanding dengan wisatawan Arab Saudi yang datang ke Tanah Air.
“Setiap tahun sekitar 3 juta warga Indonesia ke Saudi, tapi wisatawan Saudi ke Indonesia hanya sekitar 33 ribu orang,” katanya.
Pemerintah berencana memanfaatkan biro perjalanan haji dan umrah untuk memasarkan paket wisata Indonesia ke Timur Tengah sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi haji.




