triggernetmedia.com – Mantan Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada (UGM) Achmad Munjid menilai narasi yang menyebut Israel baru bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) sebagai keliru. Menurut dia, Israel justru merupakan aktor utama yang menyusun agenda lembaga tersebut sejak awal.
“Israel bukan sekadar bergabung. Mereka yang menyeting keseluruhan desain lembaga ini. Hal ini kurang dipahami publik Indonesia,” kata Munjid, Kamis (12/2/2026).
Dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM itu menjelaskan bahwa keterlibatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berlangsung jauh sebelum BoP diumumkan secara resmi. Ia menilai, pembentukan lembaga tersebut lebih berorientasi pada agenda ekonomi pascaperang Gaza dibandingkan upaya perdamaian bagi rakyat Palestina.
Munjid mengungkap adanya dokumen internal bertajuk Gaza Vision 2035 yang disebut berasal dari lingkaran Partai Likud. Dokumen itu kemudian dimodifikasi oleh pemerintahan Donald Trump menjadi proyek The Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation (GREAT Trust) pada 2025.
Ia juga menyoroti struktur BoP yang dinilainya tidak demokratis. Posisi pengambil keputusan, kata Munjid, berada di tangan tokoh-tokoh seperti Jared Kushner dan Tony Blair, sementara perwakilan Palestina hanya ditempatkan sebagai pelaksana teknis.
“Palestina sendiri tidak memiliki ruang menentukan arah kebijakan. Posisi Indonesia pun menjadi sangat lemah,” ujarnya.
Munjid menilai keputusan Indonesia bergabung dengan BoP berisiko mencederai konsistensi diplomasi luar negeri Indonesia yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara.




