triggernetmedia.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson menyoroti masih minimnya jumlah dan belum meratanya distribusi tenaga medis di wilayah Kalimantan Barat. Ia menilai evaluasi menyeluruh diperlukan untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Harisson saat menghadiri pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kalimantan Barat masa bakti 2025–2028 di Hotel Novotel Pontianak, Minggu, 8 Februari 2026.
Harisson mengatakan, berdasarkan standar World Health Organization (WHO) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kalimantan Barat masih mengalami kekurangan tenaga medis dalam jumlah besar.
Dengan jumlah penduduk sekitar 5,6 juta jiwa, Kalbar idealnya memiliki 5.600 dokter umum. Namun, saat ini baru tersedia 1.571 dokter, sehingga terdapat kekurangan sekitar 4.108 dokter umum.
Adapun kebutuhan dokter spesialis berdasarkan standar Bappenas mencapai 1.590 orang. Dari jumlah tersebut, Kalbar baru memiliki 541 dokter spesialis, sehingga masih kekurangan sekitar 1.049 dokter spesialis.
Selain kekurangan jumlah, Harisson juga menyoroti ketimpangan distribusi tenaga medis. Kota Pontianak tercatat memiliki kelebihan dokter spesialis, sementara sejumlah kabupaten masih mengalami kekurangan serius.
Kabupaten Kayong Utara, misalnya, baru memiliki 4 dokter spesialis dari kebutuhan 35 orang. Kabupaten Kubu Raya baru memiliki 47 dokter dari kebutuhan 183 orang, sedangkan Kabupaten Sekadau hanya memiliki 7 dokter spesialis dari kebutuhan 63 orang.
“Jika melihat laju pertumbuhan penduduk, kebutuhan dokter spesialis ini tidak akan pernah terpenuhi tanpa langkah-langkah luar biasa. Karena itu, Pemprov Kalbar mendorong kemandirian pendidikan dokter spesialis di daerah,” kata Harisson.
Ia menyebut pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, antara lain kerja sama Universitas Tanjungpura dengan Universitas Sebelas Maret untuk membuka pendidikan dokter spesialis THT, pelaksanaan hospital-based training di RSUD dr. Soedarso, serta pemberian beasiswa dan ikatan dinas bagi putra-putri daerah.
Harisson berharap kepengurusan IDI Kalbar yang baru dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil.
Dalam kesempatan tersebut, Harisson juga menyinggung kondisi fiskal nasional 2026 yang mengalami defisit sekitar Rp689 triliun, sehingga berdampak pada transfer ke daerah. Menurut dia, anggaran kesehatan pemerintah pusat berada pada kisaran 18–20 persen atau sekitar Rp244 triliun.
Karena itu, Harisson mendorong peran dokter dalam upaya promotif dan preventif serta meminta IDI lebih aktif membantu pemetaan kebutuhan dokter di setiap daerah.
About Author
