triggernetmedia.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya percepatan eksekusi program, khususnya belanja modal, agar kualitas pekerjaan terjaga dan tidak terkendala faktor cuaca maupun musim pasang.
Hal itu disampaikan Edi saat penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Kerja Wali Kota Pontianak, Senin (12/1/2026).
“Saya sudah perintahkan agar belanja modal mulai dilaksanakan sejak Januari dan Februari. Ini penting supaya pekerjaan tidak terlambat, kualitas terjaga, dan tidak terganggu musim hujan atau air pasang,” ujarnya.
Edi menjelaskan, perjanjian kinerja merupakan kesepakatan pelaksanaan program dan kegiatan 2026 yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan.
Selain percepatan fisik, ia juga meminta OPD meningkatkan kualitas pelayanan publik, lebih responsif terhadap persoalan masyarakat, serta mendorong inovasi untuk mempercepat layanan.
Dalam kesempatan itu, Edi memaparkan hasil evaluasi penyerapan anggaran 2025. Ia mengakui masih terdapat OPD dengan belanja modal besar yang penyerapannya belum optimal, seperti Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, akibat keterlambatan proses lelang dan kendala lapangan.
“Secara umum penyerapan anggaran cukup baik, rata-rata mencapai 93 persen. Silpa terjadi karena penghematan, pendapatan melebihi target, dan sisa dana lelang,” katanya.
Penyerapan anggaran 2025 tercatat lebih rendah sekitar 0,7 persen dibandingkan 2024, salah satunya akibat keterlambatan memulai pekerjaan.
Edi juga menekankan pentingnya transparansi, percepatan pelaksanaan program, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar kegiatan.
“Program jangan sampai berlarut-larut sehingga manfaatnya terlambat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Perjanjian kinerja mengacu pada regulasi nasional dan menjadi tolok ukur evaluasi kinerja kepala perangkat daerah dengan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur serta selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak 2025–2029.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Bebby Nailufa meminta OPD lebih reaktif merespons persoalan publik dan tidak hanya bekerja secara rutin dan administratif.
Menurut Bebby, lemahnya perencanaan dan pengelolaan data masih menjadi persoalan di sejumlah OPD sehingga memperlambat respons terhadap masalah di lapangan.
“OPD harus mampu membaca persoalan dan bergerak cepat, bukan sekadar menjalankan program,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi serta keterbukaan karena pengawasan publik kini semakin kuat, termasuk melalui media sosial.
About Author
