triggernetmedia.com – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menegaskan bahwa kolaborasi dan inovasi menjadi kunci utama dalam mempercepat transformasi digital di daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sekaligus peluncuran SPPT PBB P-2 dengan sistem pembayaran berbasis QRIS, yang digelar di Aming Coffee Podomoro, Sabtu (18/10/2025).
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal tata kelola yang efisien, transparan, dan terintegrasi,” ujar Bahasan.
“Kita ingin masyarakat merasakan kemudahan layanan publik, khususnya dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.”
Menurutnya, berdasarkan perubahan APBD Kota Pontianak 2025, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak ditetapkan sebesar Rp532,9 miliar dan dari retribusi daerah Rp151,1 miliar. Untuk mencapai target itu, Pemkot dituntut bekerja profesional, adaptif, dan kreatif.
Bahasan juga menegaskan, pajak dan retribusi daerah bukan sekadar angka, tetapi sumber penting untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor—mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ekonomi masyarakat.
Ia pun memberikan lima arahan strategis bagi TP2DD, yaitu:
-
Menyusun roadmap digitalisasi yang jelas.
-
Memperkuat kolaborasi antarinstansi dan lembaga keuangan.
-
Meningkatkan kapasitas SDM digital.
-
Mendorong literasi digital masyarakat.
-
Memberikan insentif bagi pelaku pendukung digitalisasi.
“Percepatan digitalisasi bukan pekerjaan sehari dua hari. Butuh komitmen dan kerja sama semua pihak agar hasilnya nyata dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menilai TP2DD berperan penting sebagai forum kolaboratif antara pemerintah dan lembaga keuangan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“Pontianak punya potensi besar karena infrastruktur digitalnya sudah cukup siap dibandingkan kota-kota lain di Kalimantan. Yang perlu kita tingkatkan adalah sinergi dan implementasi program di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Reinaldy Akbar Ariesha, menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya untuk efisiensi transaksi, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam mempercepat realisasi digitalisasi di daerah. Pontianak bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Kalimantan,” jelasnya.
Dengan semangat kolaboratif ini, TP2DD Kota Pontianak diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi digital serta meningkatkan PAD dan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.
About Author
